PON 2021 Papua

Minimnya anggaran jadi kendala KONI Provinsi kirim atlet ke PON Papua

Minimnya anggaran jadi kendala KONI Provinsi kirim atlet ke PON Papua

Foto ilustrasi: Sejumlah atlet dayung nomor Traditional Boat Race (TBR) 1 putri menjalani sesi latihan dalam Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) di Situ Cipule, Karawang, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020). ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah KONI Provinsi melaporkan minimnya anggaran dari pemerintah daerah akibat COVID-19 menjadi kendala mereka untuk mempersiapkan para atletnya menuju PON Papua 2021.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat hari terakhir, Kamis (27/8).

Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno tak menyebut secara detail KONI Provinsi mana saja yang menemukan kendala tersebut. Namun laporan berkurangnya anggaran dari pemerintah daerah, kata dia, telah membuat sejumlah KONI daerah yang telah lolos babak kualifikasi (BK) memutuskan untuk tidak mengirimkan wakilnya ke PON nanti.

“Dinamika yang terjadi saat ini, berdasarkan laporan dari para KONI provinsi, mereka mengalami kendala terkait berkurangnya dukungan anggaran untuk PON akibat COVID-19,” kata Suwarno.

“Dengan anggaran yang sedikit berkurang tersebut, membuat beberapa Konida yang telah lolos BK cabor memutuskan tidak akan mengirimkan wakilnya di PON nanti,” kata dia menambahkan.

Baca juga: Penanganan COVID-19 pengaruhi jumlah cabang olahraga PON Papua

Menyikapi hal tersebut, KONI Pusat meminta kepada KONI Provinsi yang tak bisa mengirimkan wakilnya agar segera melapor ke PB PON selambat-lambatnya pada 30 September.

Apabila tak melapor hingga batas waktu yang ditentukan maka dianggap akan tetap mengirimkan atletnya sesuai dengan hasil kualifikasi.

Meski jika nantinya banyak KONI daerah yang tak mengirimkan wakilnya, Suwarno mengatakan bahwa hal itu tak akan mengubah aturan terkait jumlah minimal peserta pada setiap cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON, yakni setidaknya diikuti lima KONI daerah berbeda.

Baca juga: KONI Papua bersikukuh tak akan pertandingkan 10 cabor di PON XX

Dengan begitu, setiap induk cabang olahraga nantinya akan mencari atlet pengganti guna memenuhi kuota kualifikasi.

Hal serupa berlaku juga bagi KONI provinsi yang tidak menggunakan kuota lolos PON berdasarkan hasil babak kualifikasi. Mereka diminta untuk segara melaporkan ke PB PON, KONI Pusat, dan pengprov cabang olahraga untuk diteruskan kepada induk cabang olahraga.

“Setelah menerima laporan, PB PON segera melaporkan batas akhir pelaporan kuota oleh KONI Provinsi selambat-lambatnya 20 September 2020,” ujar Suwarno.

Baca juga: PB PON siapkan 22 ribu kamar untuk PON Papua 2021
Baca juga: KONI: kesiapan infrastruktur PON Papua capai 75 persen

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Irwan Suhirwandi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Tak dapat izin keramaian, peresmian Venue PON XX akan secara virtual

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar