Laporan dari Kuala Lumpur

Oposisi sesalkan penarikan amandemen pembatasan jabatan PM Malaysia

Oposisi sesalkan penarikan amandemen pembatasan jabatan PM Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali terpilih sebagai Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk masa jabatan 2019-2022. (1)

Majelis Sekretaris Pakatan Harapan amat kesal dengan tindakan pemerintah yang menarik kembali amandemen konstitusi yang membatasi jabatan Perdana Menteri menjadi dua periode
Kuala Lumpur (ANTARA) - Partai oposisi di Malaysia menyesalkan tindakan pemerintah yang menarik kembali amandemen konstitusi pembatasan jabatan perdana menteri dua periode.

Pernyataan tersebut disampaikan anggota parlemen dari partai oposisi Fahmi Fadzil (Partai Keadilan Rakyat/Keadilan), Khalid Samad (Partai Amanah Negara/Amanah) dan Liew Chin Tong (Partai Tindakan Demokratik/DAP) di Kuala Lumpur, Jumat.

"Majelis Sekretaris Pakatan Harapan amat kesal dengan tindakan pemerintah yang menarik kembali amandemen konstitusi yang membatasi jabatan Perdana Menteri menjadi dua periode," katanya.

Mereka mengatakan peluang keemasan melaksanakan reformasi yang amat bermakna telah disia-siakan dan dibuang begitu saja oleh Pemerintah Perikatan Nasional.

"Diantara tujuan utama Pakatan Harapan mengusahakan amandemen ini adalah untuk memastikan seorang individu tidak memegang jawatan Perdana Menteri untuk tempo terlalu lama yang memungkinkan dia boleh mengambil kesempatan terhadap kedudukan tersebut selama memegang jabatan politik utama negara," katanya.

Hal tersebut termasuk juga memungkinkan mereka mempunyai kesempatan untuk menutup penyelewengan yang dilakukannya.

"Secara tidak langsung juga, amandemen tersebut diharapkan akan dapat memberi peluang kepada lebih banyak pimpinan politik baru untuk berkhidmat sebagai Perdana Menteri dan menutup kemungkinan budaya pendewaan seseorang pemimpin," katanya.

Mereka mengatakan sikap kembali ke belakang ini membuktikan bahwa pemerintah tidak ada "falsafah perjuangan" dan hanya berminat memegang kuasa dan tidak mempunyai wawasan atau visi yang lebih besar untuk memastikan demokrasi senantiasa subur di bumi Malaysia.

Pemerintah Malaysia belum memberikan tanggapan terhadap sikap oposisi tersebut.

Baca juga: Kemenlu Malaysia panggil Dubes Filipina soal klaim Sabah

Baca juga: Malaysia batasi operasi kedai hingga jam 12 malam

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Malaysia deportasi 160 Pekerja Migran Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar