Menlu Filipina usul putus kemitraan perusahaan China yang dilarang AS

Menlu Filipina usul putus kemitraan perusahaan China yang dilarang AS

Foto satelit memperlihatkan sesuatu yang menurut deskripsi CSIS Asia Maritime Transparency Initiatives sebagai penyebaran beberapa sistem senjata baru, termasuk sebuah pesawat tempur J-11, di pangkalan China di Woody Island di Paracels, Laut Cina Selatan, Sabtu (12/5/2018). (Courtesy CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe/Handout via REUTERS)

Manila (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin pada Jumat mengusulkan ke pemerintah untuk membatalkan perjanjian kerja sama dengan perusahaan China yang masuk daftar hitam Amerika Serikat.

Pemerintah AS melarang sejumlah perusahaan China beroperasi di AS dan berbisnis dengan badan usaha asal AS karena mereka membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di Laut China Selatan.

AS memasukkan 24 perusahaan China serta beberapa orang dalam daftar hitamnya karena diduga terlibat aktivitas pembangunan pulau buatan di perairan sengketa itu. Langkah itu merupakan sanksi pertama AS untuk China terkait masalah Laut China Selatan.

“Jika mereka terlibat dalam proyek reklamasi, maka itu konsisten dengan rencana kita untuk memutus kontrak dengan mereka,” kata Menteri Locsin saat diwawancarai CNN Philippines, tanpa menyebut nama perusahaan atau proyek pembangunan di Laut China Selatan.

China Communications Construction Co (CCCC) merupakan salah satu perusahaan yang masuk daftar hitam AS. CCCC, perusahaan bidang transportasi dan infrastruktur, mendapatkan kontrak pembangunan bandara bersama perusahaan asal Filipina di Cavite, dekat Manila, tahun lalu.

Proyek pembangunan bandara itu senilai 10 miliar dolar AS (sekitar RP146,9 triliun).

Anak perusahaan CCCC, China Harbour Engineering Company, bersama salah satu unit usaha milik Udenna Corp, telah mendapatkan persetujuan awal proyek reklamasi Manila Bay senilai 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp17,54 triliun) dari Pemerintah Filipina.

Udenna Corp merupakan perusahaan milik Dennis Uy, seorang taipan di Filipina yang punya hubungan dekat dengan Presiden Rodrigo Duterte.

Gubernur Cavite Juanito Victor Remulla mengatakan ia menunggu instruksi dari presiden terkait masalah itu.

“Jika presiden, Departemen Pertahanan mengatakan ada ancaman keamanan untuk melanjutkan kerja sama dengan mereka, maka kami akan segera membatalkan perjanjian tersebut,” kata Remulla saat diwawancarai saluran televisi ANC.

Udenna Land, mitra Chinese Harbour untuk proyek reklamasi, serta Pasay City, yang bertanggung jawab atas reklamasi di Manila Bay, belum menanggapi pertanyaan terkait masalah itu.

Namun, Udenna pada Desember tahun lalu mengatakan pihaknya tidak mengkhawatirkan masalah itu. Keterangan itu disampaikan Udenna saat menjawab pertanyaan apakah mereka khawatir bekerja sama dengan perusahaan China yang terlibat dalam pembangunan Mischief Reef.

Mischief Reef merupakan pulau buatan yang telah dilengkapi senjata peluncur rudal dan alat itu mampu menyerang wilayah Filipina.

Kepala hubungan investor Udenna, Leo Venezuela pada Desember menyebut perusahaan hanya memiliki porsi “yang tidak signifikan” dalam proyek reklamasi tersebut.

Filipina mengalahkan China lewat sidang di pengadilan arbitrase pada 2016. Putusan sidang menyebut Mischief Reef dibangun di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Sumber: Reuters
Baca juga: AS tolak klaim China atas Laut China Selatan
Baca juga: China latihan militer di Laut China Selatan, Vietnam ajukan keberatan
Baca juga: Filipina: Keberadaan kapal China di perairan sengketa ilegal


Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar