Wakil Ketua II KONI Sultra Ashar di Kendari, Senin mengatakan anggaran pembiayaan sektor olahraga cukup kompleks sehingga dibutuhkan keberpihakan pemerintah dalam hal anggaran.
"Jangan memandang olahraga dari sisi seni, rekreasi dan penyelenggaraan kompetisi tetapi pahami dunia olahraga sebagai wahana pembangunan sumber daya manusia andal," kata Ashar.
Oleh karena itu, kata dia, pembiayaan sektor olahraga tidak boleh ditempatkan sebagai urusan pelengkap karena berkontribusi menciptakan generasi muda pemimpin masa depan.
Baca juga: Pasal UU SKN soal larangan rangkap jabatan masih jadi perdebatan KONI
Baca juga: Rakernas KONI diharapkan hasilkan langkah strategis pembinaan olahraga
"Kebijakan pemerintah membentuk lembaga penyelenggara pendidikan khas olahraga, seperti Sekolah Kebakatan Olahraga (SKO) sudah tepat. Ini mengarah pada industri olahraga yang profesional," ujarnya.
Pada forum Rakernas KONI Pusat melalui daring, Sultra juga mengusulkan revisi larangan pejabat publik menjadi pimpinan organisasi olahraga maupun pengurus cabang olahraga.
"Sudahlah daripada terus menerus UU Sistem Keolahragaan Nomor 3/2007 dilanggar atau terkesan tidak dipatuhi lebih baik direvisi. Toh kenyataannya di daerah membutuhkan figur pejabat publik mengurus olahraga," kata Ashar yang juga Kadis Pemuda dan Olahraga Sultra.
Alasan mendasar pejabat publik ditempatkan sebagai pengurus maupun ketua cabang olahraga karena masih langka pengusaha yang mau berkorban untuk pembinaan olahraga.
"Bicara membina olahraga tidak terlepas dari kebutuhan anggaran. Nah, di daerah kita (Sultra) dan mayoritas daerah lain di Indonesia masih menggantungkan harapan pada keuangan APBB dan APBN," katanya.
Pengamat olahraga Muh Nasir mengatakan penggiat olahraga di daerah mengidolakan pejabat birokrasi, kepala dinas dan anggota DPRD menjadi pengurus maupun ketua cabang olahraga karena mereka memiliki potensi finansial.
"Ya, paling mengharapkan partisipasi pengusaha kontraktor yang menggantungkan harapan pada proyek-proyek pemerintah. Artinya, kontraktor yang dekat dengan gubernur, bupati dan kepala dinas," katanya menambahkan.
Baca juga: Kemenpora libatkan KONI Pusat dan KONIDA dalam pembinaan olahraga
Baca juga: Minimnya anggaran jadi kendala KONI Provinsi kirim atlet ke PON Papua
Pewarta: Sarjono
Editor: Bayu Kuncahyo
Copyright © ANTARA 2020
