Mendagri tegur dua bupati petahana soal jaga jarak COVID-19

Mendagri tegur dua bupati petahana soal jaga jarak COVID-19

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/9/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM Rusman Emba, Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat mengabaikan physical distancing (jaga jarak fisik) sebagai protokol kesehatan COVID-19.
 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di Jakarta, Selasa, mengatakan keduanya mendapat teguran karena melalukan kegiatan politik yang menimbulkan keramaian.
 
"Ya benar (surat teguran itu), teguran itu merupakan sanksi," kata Akmal membenarkan adanya surat teguran yang dikirimkan Kemendagri.

Baca juga: Presiden Jokowi minta Mendagri-Menkeu tegur daerah yang tak ubah APBD
 
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan teguran bagi kedua bupati tersebut disampaikan melalui surat nomor 337/4137/OTDA.
 
Benni Irwan menjelaskan Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dalam satu kedatangannya ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon Kepala Daerah disambut oleh ribuan masyarakat
 
Kemudian LM Rusman Emba selaku Bupati Muna pada 13 Agustus 2020 telah melakukan perjalanan kaki dengan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai dengan Tupu Jati dan diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik.
 
"Sehingga dinilai kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan masa dan hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah COVID-19," katanya.

Baca juga: Sultan HB X ingatkan jaga protokol kesehatan respons mutasi SARS-CoV-2
 
Benni menjelaskan sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 juga menegaskan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
 
Benni Irwan menuturkan sebagai tindak lanjut dari surat teguran tersebut diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Tim Ahli: Masyarakat masih anggap remeh Protokol Kesehatan

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Calon bupati Muna positif COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar