Myanmar blokir laman pegiat yang menyelidiki bisnis militer

Myanmar blokir laman pegiat yang menyelidiki bisnis militer

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (tengah) meninggalkan Pengadilan Internasional (ICJ) setelah sidang kedua tentang kasus yang dilaporkan oleh Gambia terhadap Myanmar, atas dugaan genosida terhadap penduduk minoritas Muslim Rohingya, di Den Haag, Belanda, Rabu (11/12/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Yves Herman/foc/cfo

Kami akan terus menyampaikan kebenaran kepada penguasa
Yangon (ANTARA) - Kementerian telekomunikasi Myanmar, Selasa, mengatakan telah memerintahkan operator seluler untuk memblokir sebuah laman yang dioperasikan oleh para pegiat yang menyelidiki militer.

Kementerian beralasan laman tersebut menyebarkan berita palsu, namun kelompok pegiat menganggap perintah itu upaya untuk membungkam suara-suara kritis.

Myo Swe, juru bicara kementerian, mengatakan kementerian telah menindaklanjuti laporan dari kelompok pemantau media sosial yang terkait dengan pasukan keamanan tentang kelompok kampanye Justice for Myanmar, yang menyelidiki kepentingan bisnis militer.

"Tim pemantau media sosial menemukan bahwa beberapa laman menyebarkan berita palsu," kata Myo Swe kepada Reuters melalui telepon.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar.

Justice for Myanmar telah menerbitkan serangkaian investigasi di lamannya, termasuk laporan tentang kegiatan bisnis yang menyumbang kepada pasukan keamanan selama penindakan keras 2017 terhadap warga Muslim Rohingya, yang menurut PBB dilakukan dengan "niat genosida".

Tentara menyangkal genosida, dengan mengatakan pihaknya melakukan operasi yang sah terhadap militan.

Dalam beberapa bulan terakhir, kementerian telekomunikasi telah memblokir lebih dari 200 laman karena menyebarkan apa yang dianggap sebagai berita palsu, termasuk lembaga yang meliput konflik antara militer dan pemberontak etnis minoritas.

Telenor Norwegia, salah satu dari empat operator seluler di Myanmar, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kementerian telah menggunakan Pasal 77 dari Undang-Undang Telekomunikasi, yang mengizinkan penangguhan komunikasi selama keadaan darurat, untuk memerintahkannya memblokir satu laman dan tiga alamat IP terkait.

Perusahaan itu tidak mengidentifikasi laman tersebut tetapi mengatakan telah mematuhi perintah itu dengan keprihatinan besar. Perusahaan mengklaim memprotes pemblokiran itu tetapi tidak mengatakan menyampaikan protes itu kepada siapa.

Pada Selasa, laman Justice for Myanmar tidak dapat diakses di dalam negeri.

Sebaliknya, laman itu diganti dengan pesan: "Anda telah mencoba mengakses halaman yang telah diblokir sesuai petunjuk yang diterima dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar."

Yadanar Maung, perwakilan kelompok itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemblokiran itu adalah "upaya untuk membungkam perbedaan pendapat dan menutupi kebenaran tentang korupsi kartel militer Myanmar dan kejahatan internasional".

"Kami akan terus menyampaikan kebenaran kepada penguasa."

Sumber: Reuters 

Baca juga: Myanmar penjarakan pembuat film karena kritik militer di Facebook

Baca juga: Dua perempuan Rohingya termasuk ibu hamil tewas diserbu militer

Baca juga: Wartawan Reuters peliput genosida Rohingya mulai diadili Myanmar


 

5 Poin dari Indonesia untuk Penyelesaian Krisis Rohingnya

Penerjemah: Gusti Nur Cahya Aryani
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar