Raker Komisi I DPR soal pertanggungjawaban anggaran K/L tuntas

Raker Komisi I DPR soal pertanggungjawaban anggaran K/L tuntas

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja tentang penjelasan nota keuangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dan tindak lanjut temuan I dan temuan II Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2019 di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menuntaskan rapat kerja tentang penjelasan nota keuangan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019 dan tindak lanjut temuan I dan temuan II Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2019.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan Komisi I DPR RI mengapresiasi atas pencapaian realisasi anggaran para mitra kerja Komisi I DPR RI yang digunakan Kementerian/Lembaga tersebut pada tahun anggaran 2019.

"Komisi I DPR RI memberi apresiasi atas capaian penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujar Kharis membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Komisi I DPR tunjuk Abdul Kharis Almasyhari pimpin Panja RUU PDP

Kharis menjelaskan bahwa pencapaian penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 93 persen, Kementerian Luar Negeri sebesar 96,04 persen, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 97,41 persen.

Selanjutnya, kata Kharis, Komisi I DPR RI meminta kepada mitra kerja untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pencapaian realisasi anggaran tersebut pada tahun berikutnya.

Komisi I DPR RI juga mengapresiasi Kemenhan, Kemenlu, dan Kemkominfo karena telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tersebut pada Tahun Anggaran 2019.

Kharis mengatakan pencapaian tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

Baca juga: Komisi I DPR gelar raker bersama Kemhan bahas Natuna

Terkait rekomendasi serta temuan-temuan BPK RI pada Tahun Anggaran 2019, Komisi I DPR RI mendesak Kemenhan, Kemenlu, dan Kemkominfo agar dapat menindaklanjuti nya sehingga tidak menjadi temuan yang berulang.

Kharis mengatakan Komisi I DPR mendesak agar dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja Kemenhan, Kemenlu, dan Kemkominfo mampu memberikan manfaat kepada publik secara tepat sasaran dan tepat guna.

"Senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," kata Kharis.

Kharis menyadari bahwa masih ada sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang menyarankan pendalaman terkait penjelasan laporan pertanggungjawaban Kementerian Pertahanan terkait Kesejahteraan Prajurit TNI.

Karena itu, Kharis menyarankan para anggota yang ingin pendalaman terkait itu dapat melakukannya dalam Panitia Kerja Kesejahteraan Prajurit yang dibentuk Komisi I DPR RI.

"Nanti biar lebih mendalam, pembahasannya di Panja Kesejahteraan Prajurit saja. Di ujung Panja tersebut, akan dibuat rekomendasi yang lebih mendalam lagi itu nanti, dan lebih rinci," kata Kharis.

Baca juga: Komisi I DPR akan gelar Raker dengan Menhan

Rapat kerja itu dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, serta Sekretaris Jenderal Kemkominfo Rosarita Niken Widiastuti.

Selanjutnya, hadir juga mendampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Agung Prasetiawan, Asrena Kasad, Asrena Kasal, dan Asrena Kasau.

Kharis menjelaskan jika sebetulnya yang diundang pada hari itu adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

​​​​​​​Namun, para Menteri tidak dapat hadir. Sehingga, kehadiran dimandatkan kepada para Wakil Menteri, Sekjen, serta pejabat lain yang membidangi keuangan Kementerian/ Lembaga tersebut.

"Sehingga nama (rapat) tetap Raker, bukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)," kata Kharis.

Baca juga: Komisi I raker bersama Prabowo bahas anggaran Kemhan/TNI Kamis sore

Baca juga: Meski salah sebut komisi, raker Komisi I DPR hasilkan enam kesepakatan

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ketua Komisi I DPR RI minta jurnalis patuhi protokol kesehatan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar