Satgas COVID-19 minta Jakarta evaluasi penerapan sistem ganjil-genap

Satgas COVID-19 minta Jakarta evaluasi penerapan sistem ganjil-genap

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengecek papan informasi mengenai pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat ganjil-genap di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (24/8/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 80/2020 tentang pelaksanaan PSBB masa transisi yang mencakup pembatasan penggunaan kendaraan berdasar sistem ganjil-genap. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo sudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali penerapan sistem ganjil-genap untuk membatasi jumlah kendaraan di jalan raya Ibu Kota.

"Dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, 62 persen adalah pengguna transportasi umum. Setelah penerapan kembali ganjil-genap, terjadi peningkatan penumpang transportasi umum," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Kamis, yang disiarkan langsung TVR Parlemen.

Menurut Doni, pengguna kereta rel listrik meningkat 3,5 persen setelah DKI Jakarta menerapkan kembali pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap.

Kendati angka itu terlihat kecil, ia mengatakan, peningkatan tersebut menimbulkan kepadatan di dalam KRL Commuter Line yang setiap hari penumpangnya total mencapai 400 ribu orang.

"Sedangkan peningkatan penumpang (bus) TransJakarta setelah penerapan kembali ganjil-genap mencapai enam persen hingga 12 persen. Karena itu, kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali untuk mengurangi kerumunan," kata Doni, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di samping meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi penerapan kembali sistem ganjil-genap, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merekomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membatasi pegawainya menggunakan kendaraan umum.

"Kami sudah mengingatkan Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi, bahkan mencegah pegawainya menggunakan transportasi umum," katanya.

Doni juga meminta kepala-kepala daerah di Indonesia tetap mewaspadai peningkatan penularan COVID-19.

"Presiden sudah mengingatkan soal gas dan rem. Ketika jumlah kasus meningkat, maka harus rem. Ketika jumlah kasus sudah mulai menurun, gas bisa kembali ditambah," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa sebagian warga sudah mulai bersikap apatis dalam merespons pandemi COVID-19.

"Saya tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin sudah bosan dengan suasana saat ini. Karena itu, kami meminta Kepala BNPB untuk tidak bosan-bosan mengingatkan masyarakat," katanya.

Baca juga:
Sistem ganjil-genap diterapkan untuk atas kepadatan lalu lintas saat PSBB
Sistem ganjil-genap dinilai bukan solusi atasi kemacetan saat PSBB transisi

 

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar