Pangdam II/Sriwijaya minta jangan terjadi konflik pilkada di Jambi

Pangdam II/Sriwijaya minta jangan terjadi konflik pilkada di Jambi

Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi saat melakukan pengecekan kendaraan operasional pada pengamanan Pilkada 2020 di provinsi Jambi. ANTARA/HO-Kodam II/Sriwijaya/am.

Jambi (ANTARA) - Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi, minta kepada seluruh anggota TNI dan Polri di Provinsi Jambi agar benar benar menjaga netralitas dan melakukan pengamanan yang maksimal agar tidak terjadi konflik Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jambi pada Desember mendatang.

Hal itu disampaikan langsung Suhardi usai memeriksa kesiapan sarana pendukung pengamanan, Pilkada 2020 untuk Provinsi Jambi, Selasa, yang berlangsung di lapangan Markas Korem 042/Garuda Putih, Jambi.

Dalam rangka menghadapi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, Suhardi didampingi Komandan Korem 042/Garuda Putih, Brigadir Jenderal TNI M Zulkifli, dan Kepala Polda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Firman Shatyabudi, mengecek kesiapan sarana pendukung pengamanan Pilkada 2020.

Baca juga: Presiden: Tak ada tawar menawar soal protokol kesehatan di Pilkada

Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan upacara Markas Korem 042/Garuda Putih dihadiri pejabat teras Kodam II/Sriwijaya dan kepada media usai pengecekan, Suhardi menegaskan kesiapan TNI-Polri dalam mengamankan pilkada seretak di Provinsi Jambi.

"Hari ini bersama Pak Kapolda dengan Pak Danrem kita harus melaksanakan gelar kesiapan kendaraan pendukung dalam rangka pengamanan proses Pilkada yang mungkin sebentar lagi kita lakukan dan tentunya kita lihat bersama, baik itu dari TNI dan Polri sarana pendukung ini sudah siap untuk mengawal proses Pilkada," ujar Suhardi.

Untuk pengamanan Pilkada tahun ini, masih berkaca pada Pilpres sebelumnya. Khususnya di daerah rawan terjadinya kericuhan saat pelaksanaan Pilkada. Ada strategi khusus tentu disiapkan, kami bisa menganalisa daerah rawan," kata dia.

Baca juga: Pilkada di tengah kepungan virus corona

Salah satu strategi untuk mengurangi terjadinya kericuhan atau konflik tersebut, dia meminta untuk TNI Polri menurunkan lebih banyak personil. Mungkin nanti harus ada koordinasi terkait Pilkada ini, jangan sampai nanti ada konflik dalam proses Pilkada.

Suhardi menekankan bahwa Kodam II/Sriwijaya beserta jajarannya dalam Pilkada tetap menjunjung tinggi netralitas TNI dan melaksanakan tugas pengamanan secara profesional dan tetap mengawasi dan melaksanakan pendisiplinan masyarakat secara terus menerus di masa adaptasi kebiasaan baru.

"Upaya dalam pengamanan Pilkada 2020 dilaksanakan secara profesional dan menjadi salah satu referensi penting dalam mengawal, mengamankan dan mensukseskan Pilkada tahun ini dan pelaksanaan kegiatan kali ini dilaksanakan dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku di tengah wabah virus Corona dan para personel dan pejabat yang hadir tetap menggunakan masker, dan pengaturan jarak antar personel tetapi tidak menghilangkan makna dari kegiatan tersebut," kata Suhardi.

Baca juga: KPU Depok kedepankan protokol kesehatan jalankan tahapan Pilkada

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komnas HAM sorot pelanggaran protokol kesehatan Pilkada 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar