Pemerintah diminta alokasikan pendapatan cukai rokok untuk petani

Pemerintah diminta alokasikan pendapatan cukai rokok untuk petani

Petani menjemur daun tembakau hasil panen dari ladangnya di Desa Tatung, Balong, Ponorogo, Jawa Timur, Selasa (8/9/2020). Petani di wilayah tersebut saat ini mamasuki musim panen raya tambakau dengan kualitas daun cukup bagus dan dijual dengan harga antara Rp.22 ribu hingga Rp.24 ribu per kilogram dalam kondisi rajangan kering. ANTARA FOTO/Siswowidodo/hp.

Di negara maju itu industri rokok menjadi "sunset industry"
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Health Economic dan Policy Studies (CHEPS) Hasbullah Thabrany meminta pemerintah mengalokasikan 5-10 persen hasil cukai tembakau untuk program pelatihan dan pendampingan petani tembakau dan pekerja sehingga beralih ke komoditas lain yang tidak merusak kesehatan.

"Di negara maju itu industri rokok menjadi sunset industry, namun di negara berkembang jadi makanan empuk industri rokok. Sayangnya, efek rokok tidak langsung seperti COVID-19, efek rokok terasa 30-40 tahun ke depan, anak-anak yang merokok sekarang akan jadi beban nantinya," ujar Hasbullah Thabrany di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sejumlah negara maju telah mengupayakan untuk mengurangi jumlah perokok karena dapat membuat generasi selanjutnya tidak sehat.

"Jangan kita terjebak pikiran jangka pendek, orang tua yang merokok hasilnya banyak anak yang IQ rendah, stunting. Kalau itu berlanjut kita akan susah bersaing," ucapnya.

Ia mengatakan kebijakan yang diperlukan saat ini adalah mengurangi konsumsi rokok tapi membantu pengembangan atau perlindungan bagi petani tembakau diarahkan ke komoditas lain.

"Bagaimana kita kurangi konsumsi rokok dan timbulkan generasi yang sehat cerdas, generasi emas," katanya.

Menurut dia, dalam industri tembakau hanya kelompok bisnis yang diuntungkan.

Ia mengatakan cukai yang sering dianggap berkontribusi besar pada penerimaan negara sering disebut berasal dari industri rokok. Padahal, cukai yang diterapkan pemerintah memiliki prinsip dasar sebagai denda kepada mereka yang mengonsumsi rokok karena sudah berperilaku tidak sehat terhadap diri dan lingkungannya.

"Cukai dapat diartikan sebagai pungutan paksa untuk mengendalikan konsumsi. Pengumpulan uang negara dari pajak memang idealnya meningkat, kalau cukai harusnya turun kalau kita benar-benar memahami maksudnya. Kalau cukai terus bertambah berarti memang konsumsi rokok terus meningkat dan upaya pengendalian tidak berjalan efektif," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Mogadishu Djati Ertanto mengatakan pihaknya memahami dan setuju adanya upaya untuk memitigasi dampak rokok terhadap kesehatan.

Namun, lanjut dia, wacana untuk meminta petani dan pekerja tembakau untuk beralih bidang perlu diikuti adanya akurasi dan perencanaan yang matang.

"Perbedaan iklim, jenis tembakau, jenis tanah dan lain-lain perlu dipertimbangkan. Ada tembakau yang membutuhkan banyak air dan dia harus tumbuh di tempat yang tepat dan ada juga yang sebaliknya. Salah satu cara untuk mendukung petani dan buruh tembakau juga pekerjanya, adalah dengan menjaga ekosistem ini," katanya.

Baca juga: Peneliti: petani tembakau butuh perhatian pemerintah
Baca juga: Ganjar tegur perusahaan rokok yang belum beli tembakau petani
Baca juga: Ribuan petani bakal tuntut pengaturan impor tembakau di Jakarta


Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Bea Cukai Medan sita ribuan botol miras dari pabrik ilegal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar