"Pertama, baru beberapa hari lalu kita tahu ada indikasi korupsi dari pembelian Eurofighter ini oleh Austria. Ada kasus kickback dari konsorsium pembuat Eurofighter kepada politisi di Austria, lalu Austria menggugat konsorsium karena praktek tidak sehat ini," kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dia menilai jangan sampai masalah di internal Austria belum selesai lalu Kemhan mau negosiasi sehingga jangan memindahkan masalah internal Austria ke Indonesia.
"Kehormatan Menhan Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan dalam negosiasi Eurofighter dengan Austria," ujarnya.
Kedua menurut dia, pembelian alutsista tersebut harus mengikuti kebijakan umum pertahanan namun yang menjadi persoalan kebijakan tersebut belum selesai dibuat.
Dia menilai belanja alutsista semacam pesawat tempur ini bukan seperti belanja rutin lainnya karena merupakan belanja strategis sehingga harus sangat hati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia.
"Tidak bisa cuma dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra," ujarnya.
Willy mengatakan, alasan ketiga, dari jenis Thypoon yang mau dibeli dari Austria, sebenarnya Indonesia sudah punya Sukhoi 35, sistem perawatan, peralatan, suku cadang dan kebutuhan Sukhoi sudah disiapkan, lalu kenapa justru beli yang berbeda.
Menurut dia, kalau membeli yang berbeda, maka belanja lainnya untuk perbaikan, perawatan, suku cadang dan lainnya pun akan beda.
"Dampaknya akan juga berkenaan dengan APBN nantinya, Menhan Prabowo harus pikirkan juga hal ini. Lebih baik beli dari model yang sama saja," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Ubah pola belanja alutsista jadi investasi
Sebelumnya, Kemhan berencana membeli Alutsista Eurofighter Typhoon dari Austria.
Kemhan menilai kebijakan tersebut sudah berdasarkan kajian komprehensif dan pembelian alutsista tersebut bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia dalam segala hal.
Baca juga: Jokowi: Stop belanja alutsista berorientasi proyek
Baca juga: Menhan Prabowo "sisir" belanja alutsista berorentasi proyek
Baca juga: DPR nilai bagus, Kemenhan diminta prioritaskan belanja dalam negeri
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020