Satgas rilis rekomendasi metode kampanye Pilkada Serentak 2020

Satgas rilis rekomendasi metode kampanye Pilkada Serentak 2020

Juru Bicara Penanganan Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito. ANTARA/HO-Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon dilaksanakan di studio lembaga penyiaran maksimal dihadiri 50 orang dengan jaran 1 m.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pihaknya merilis rekomendasi metode kampanye Pilkada Serentak 2020 yang mengimplementasikan protokol kesehatan secara ketat.

Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pemilihan serentak yang aman COVID-19 harus mengimplementasikan sejumlah ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan.

"Bakal pasangan calon harus melakukan tes PCR dan dilarang melakukan kontak fisik selama seleksi,” kata Wiku.

Sementara itu, metode kampanye yang diperbolehkan meliputi beberapa ketentuan, yakni pertemuan terbatas (jika di dalam ruangan, maksimal dihadiri 50 orang dengan jaga jarak 1 m).

Baca juga: Erick Thohir ajak kontestan pilkada bantu pemerintah tekan kasus COVID

Baca juga: Bacagub Kalsel tandatangani komitmen taati protokol kesehatan COVID-19


Selanjutnya, disarankan menggunakan media online atau daring dan meminimalisasi pertemuan fisik.

"Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon dilaksanakan di studio lembaga penyiaran maksimal dihadiri 50 orang dengan jaran 1 m," kata Wiku.

Terkait dengan bahan kampanye, dia menyarankan berbentuk alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, face shield, atau hand sanitizer.

"Kegiatan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diperbolehkan dengan menerapkan protokol ketat dan melakukan koordinasi dengan satgas daerah," katanya.

Baca juga: Polresta Sidoarjo ajak pasangan calon terapkan protokol kesehatan

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Satgas akui adanya perbedaan data pemerintah pusat dan daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar