Anggota DPR yakini PSBB bisa membuat ekonomi bangkit

Anggota DPR yakini PSBB bisa membuat ekonomi bangkit

Ilustrasi - Pemandangan salah satu kawasan protokol wilayah DKI Jakarta. ANTARA/M Razi Rahman

Dengan demikian, ekonomi akan bisa rebound, dan In Sya Allah akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meyakini pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB di wilayah DKI Jakarta bila diterapkan dengan tepat, berpotensi membuat ekonomi bangkit setelah pulihnya kesehatan.

Anis Byarwati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa penerapan PSBB di Jakarta akan efektif dan signifikan menekan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota.

"Dengan demikian, ekonomi akan bisa rebound, dan In Sya Allah akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Anis memahami bahwa PSBB total yang diberlakukan di Jakarta pasti akan berdampak besar terhadap ekonomi nasional, khususnya dari aspek konsumsi di mana selama ini, DKI Jakarta menjadi motor penggerak ekonomi utama Indonesia.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemberlakuan kembali PSBB total di Jakarta sudah harus dilakukan karena kebijakan pelonggaran PSBB memiliki tingkat resiko penyebaran virus corona tinggi.

Hal tersebut, lanjutnya, membuat kondisi ini tidak akan baik bagi ekonomi maupun kesehatan Indonesia, sehingga PSBB dinilai juga layak dilakukan baik untuk kesehatan maupun ekonomi ke depannya.

Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania menyatakan, keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020 perlu diikuti adanya serangkaian upaya untuk memastikan kelancaran rantai pasok, termasuk di dalamnya rantai pasok pangan, yang terhubung dengan wilayah atau provinsi di sekitarnya.

Galuh mengatakan, pandemi COVID-19 sudah menunjukkan adanya kerentanan pada ketahanan pangan Indonesia. Pandemi Covid-19 juga memperbesar hambatan dan risiko perdagangan pangan internasional yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan tersebut.

"Mengacu pada peringatan FAO yang menyatakan bahwa negara-negara perlu menjaga jalur perdagangan dan rantai pasok tetap terbuka sembari hidup di tengah langkah-langkah pengendalian yang sedang dilaksanakan, maka memastikan kelancaran rantai pasok pangan harus tetap dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan," katanya.

Galuh menambahkan, sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, harga beberapa komoditas pangan sudah mengalami kenaikan, diantaranya adalah beras, bawang putih, bawang bombay dan gula.

Hal itu, ujar dia, dikarenakan beberapa hal seperti terlambatnya rekomendasi impor dari pemerintah hingga pengurusan izin impor yang membutuhkan waktu lama.

Ia berpendapat bahwa kenaikan harga dikhawatirkan akan berlanjut apabila ada gangguan dalam kelancaran rantai pasok pangan di dalam negeri.

Implementasi PSBB, lanjut Galuh, memang telah diperkirakan memengaruhi logistik transportasi.

"Penerapan PSBB transisi memang sedikit banyak telah banyak membuka akses distribusi pangan secara normal. Namun dengan diterapkannya kembali PSBB secara ketat, ditakutkan akses distribusi pangan dapat kembali terganggu, utamanya dari dan ke ibukota," ucapnya.

Baca juga: HIPMI Jaya akan patuhi PSBB total meski berat
Baca juga: Perusahaan jasa keuangan tetap beroperasi di Jakarta selama PSBB

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Seperti apa penerapan prokes saat gelar pesta pernikahan di tengah pandemi?

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar