Ketua Komite I DPD RI kembali tolak pelaksanaan Pilkada 2020

Ketua Komite I DPD RI kembali tolak pelaksanaan Pilkada 2020

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (ANTARA/ HO)

Jangan sampai pelaksanaan pilkada mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020
Jakarta (ANTARA) - Komite I DPD RI kembali menyampaikan penolakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada Desember 2020.

Pemerintah juga didorong untuk menunda Pilkada tersebut.

Ketua Komisi I DPD RI Fachrul Razi mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, yang sudah mengakhiri tahapan pendaftaran calon dan memasuki masa kampanye pekan lalu, tidak rasional karena menimbulkan kluster baru COVID-19.

"Salah satu anggota KPU terkena Covid-19. Sementara sebelumnya 21 Pegawai KPU RI juga terkena COVID-19. Di Boyolali, Dinas Kesehatan mengonfirmasi 70 orang pengawas pemilu terkonfirmasi positif COVID-19. Penularan pandemi belum berakhir. Karena tahapan (Pilkada) selanjutnya adalah kampanye, dimana diprediksi konsentrasi massa akan semakin marak terjadi," kata Fachrul dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemendagri pantau sosialisasi PKPU Protkes COVID Pilkada di 270 daerah
Baca juga: MPR: Pertimbangkan tunda Pilkada jika kasus COVID-19 terus meningkat
Baca juga: Anggota Bawaslu sebut penundaan Pilkada 2020 akan timbulkan masalah


Fachrul menekankan bahwa Komite I DPD RI sudah tegas menolak pelaksanaan pilkada serentak jauh sebelum pemerintah dan DPR memutuskan melanjutkan tahapan pilkada.

Menurut Fachrul, pilkada dengan situasi pandemi tidak rasional karena penularan COVID-19 terus terjadi dan bahkan meningkat. Sementara upaya-upaya meminimalisir penularan tidak berjalan optimal.

"Jangan sampai pelaksanaan pilkada mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020," kata Fachrul.

Ia meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan keadaan keselamatan rakyat dan tidak menganggap sepele kluster pilkada tersebut.

"DPD RI melalui Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan pilkada pada tahun berikutnya," kata Fachrul.

Baca juga: DPD tetap tolak Pilkada 2020 dalam raker dengan KPU dan Bawaslu RI
Baca juga: Komite I DPD RI tolak pilkada serentak Desember 2020

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPUD Ngawi distribusikan logistik APD Pilkada 2020 ke PPK

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar