Indef: Nasabah Jiwasraya butuh kepastian penyelesaian restrukturisasi

Indef: Nasabah Jiwasraya butuh kepastian penyelesaian restrukturisasi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. (ANTARA/Sugiharto Purnama)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah segera menyelesaikan restrukturisasi polis nasabah Asuransi Jiwasraya agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia asuransi di Indonesia.

“Kepastian penyelesaian restrukrurisasi polis menjadi yang paling ditunggu nasabah, apalagi di tengah pandemi nasabah sangat membutuhkan uang,” kata Bhima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, persoalan Jiwasraya menjadi sorotan publik sehingga perlu diselesaikan dengan cepat dan tepat agar bisa mengangkat kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Sri Mulyani minta Asabri dan Jiwasraya periksa LK Tahun 2020

“Jumlah masyarakat yang punya asuransi masih sangat kecil dibandingkan total penduduk Indonesia. Dengan tidak selesainya masalah Jiwasraya akan berpengaruh kepada masyarakat terutama yang akan masuk asuransi,” ujarnya.

Saat ini, terdapat kelompok milenial yang jumlahnya mencapai 90 juta orang yang menjadi target potensial layanan asuransi.

Indonesia juga merupakan negara yang tingkat risiko tinggi, sehingga asuransi menjadi yang sangat dibutuhkan, oleh karena kondisi yang terjadi di Jiwasraya dan asuransi lainnya.

“Melihat kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya dan asuransi yang gagal bayar lainnya target potensial itu bisa hilang karena mereka trauma untuk membeli asuransi,” ujar Bhima.

Terkait opsi restrukturisasi polis nasabah, ia menjelaskan bisa dilakukan dengan menjual aset yang disita kejaksaan, kemudian uangnya digunakan untuk membayar polis yang jatuh tempo atau yang tertunggak.

Baca juga: BPUI akan bentuk perusahaan asuransi baru selamatkan Jiwasraya

“Selain penjualan aset, restrukurisasi bisa juga dilakukan melalui iuran dari perusahaan jasa keuangan yang lain, termasuk BUMN membentuk usaha baru dan hasil pengumpulan iuran yang menjadi “bail in” kepada Jiwasraya.

Pemerintah diketahui telah menetapkan mekanisme restrukturisasi polis nasabah Jiwasraya dengan menyediakan penyertaan modal negara (PMN) melalui perusahaan milik negara yaitu PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai BUMN induk holding asuransi dan penjaminan.

BPUI kemudian membentuk perusahaan asuransi jiwa baru, yakni IFG Life di mana dalam sudah terdapat pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada BPUI sebesar Rp20 trilliun yang sudah tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2021.

“Terdapat tiga opsi penyelamatan Asuransi Jiwasraya yakni bail out; restrukturisasi, transfer, dan bail in; serta dibubarkan. Dari tiga opsi itu, diputuskan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan para pemegang polis lewat restrukturisasi karena jauh lebih memberikan manfaat, dengan opsi kedua yaitu restrukturisasi, transfer, dan bail in,” katanya.

Ia menjelaskan, asuransi jiwa ini nantinya akan mencoba atau menyelamatkan pemegang-pemegang polis yang direstrukturisasi dari Asuransi Jiwasraya.

Jiwasraya melakukan restrukturisasi kepada pemegang polis semua produknya dengan agenda utama menurunkan bunga yang sebelumnya dijanjikan sebesar 13-14 persen menjadi 6-7 persen. Nasabah yang setuju akan dipindahkan ke IFG Life yang berada di bawah BPUI.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kasus Jiwasraya, Kejagung pastikan satu pejabat OJK sebagai tersangka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar