Dispersip tingkatkan keterampilan wirausaha anak berkebutuhan khusus

Dispersip tingkatkan keterampilan wirausaha anak berkebutuhan khusus

Talkshow virtual yang digelar Dispersip Kalsel, Kamis (17/9) dengan tema meningkatkan keterampilan kewirausahaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pascasekolah melalui keterampilan ecoprint. ((Antaranews Kalsel/ist)

Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan keterampilan kewirausahaan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pascasekolah melalui keterampilan ecoprint.

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani, Selasa, mengatakan keterampilan ABK diberikan melalui talkshow virtual.

Baca juga: Anak-anak berkebutuhan khusus terima beasiswa

Baca juga: Seorang anak berkebutuhan khusus tetap produktif saat pandemi COVID-19


"Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin menjadi pembicara kunci pada talkshow virtual yang diisi Guru SLB sekaligus pemilik UMKM Teras Ecoprint, Faizah Abdiah sebagai narasumber," ujarnya.

Kegiatan yang mengundang kuota 1.000 partisipan melalui aplikasi Zoom itu dibuka Sekretaris Dispersip Kalsel M Ramadhan dan moderator Martha Krisna pelaku UMKM yang juga pemilik Galleria Kriya.

Menurut Bunda Nunung sapaan akrab Nurliani, talkshow virtual ke-14 yang digelar Dispersip Kalsel ini sebagai bentuk kepedulian terhadap ABK yang telah menyelesaikan sekolah agar memiliki keterampilan.

"Minimnya lapangan kerja menyerap lulusan SLB atau ABK serta minimnya keterampilan kerja mereka menjadi latar belakang dibuatnya kegiatan Basic Kompetensi Kewirausahaan Penyandang Disabilitas," ucapnya.

Ia mengatakan Baskom KPD menjadi satu wadah yang memberikan bekal keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus pascasekolah pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dijalani sesuai pendidikannya.

Ia mengemukakan setiap ABK memiliki perlindungan kesempatan kerja sebagaimana tercantum dalam UU nomor 13 tahun 2003 pasal 5 dan secara tegas disebutkan dalam pasal 28 peraturan pemerintah tersebut.

Baca juga: Anggota DPR minta Kemsos ikut gabung tangani Pendidikan Khusus

"Bunyi pasal menyebutkan setiap pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk setiap 100 orang pekerja pada perusahaannya," tuturnya.

Hanya saja, UU ketenagakerjaan itu kurang terimplementasi dengan baik di lapangan karena masih kurangnya kepedulian dan masih minimnya keterampilan yang dimiliki ABK pasca menyelesaikan sekolahnya.

Pewarta: Imam Hanafi/yose rizal
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar