Wapres: Ego sektoral hambat penanganan COVID-19

Wapres: Ego sektoral hambat penanganan COVID-19

Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan pertemuan secara darimg dengan pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (15/9/2020). (ANTARA/HO-Asdep KIP Setwapres)

Juga di masa pandemik COVID-29 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ego sektoral dan tumpang tindih regulasi di instansi pemerintahan masih menjadi penghambat dalam penanganan pandemik COVID-19.

"Masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemik, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan langsung Wapres Ma'ruf ketika menerima pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara virtual melalui sambungan telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9).

Baca juga: Wapres sebut masalah netralitas ASN pada pilkada penyakit lama

Baca juga: Ma'ruf Amin ajak semua pihak jihad perangi COVID-19


Pandemik COVID-19, lanjut Ma'ruf, seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Juga di masa pandemik COVID-29 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita," ujarnya.

Dua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat. Prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan, kata Wapres.

"Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi; jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu," tutur-nya menjelaskan.

Selain ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan tersebut, persoalan data juga masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Ma'ruf Amin mengatakan pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.

"Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini," imbuh-nya.

Baca juga: Lapor Wapres, Erick: proses vaksin halal COVID-19 harus jadi prioritas

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kilas NusAntara Malam

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar