KLHK: Pemerintah fokus penghapusan bahan perusak ozon HCFC-22

KLHK: Pemerintah fokus penghapusan bahan perusak ozon HCFC-22

Tangkapan layar - Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rachmawati dalam temu media virtual memperingati Hari Ozon Sedunia di Jakarta, Rabu (16/9/2020) (ANTARA/Prisca Triferna)

Pemerintah fokus untuk melakukan penghapusan bahan perusak ozon jenis HCFC-22
Jakarta (ANTARA) - Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Emma Rachmawati mengatakan pemerintah fokus mengurangi bahan perusak ozon (BPO) Hydrochloroflourocarbon (HCFC) jenis HCFC-22 yang biasa dipakai di pendingin udara.

"Pemerintah fokus untuk melakukan penghapusan bahan perusak ozon jenis HCFC-22. Karena HCFC-22 ini sekarang hanya boleh dilakukan di sektor servicing oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk sektor itu," kata Emma dalam pertemuan virtual dengan media dalam rangka Hari Ozon Sedunia yang diperingati hari ini di Jakarta pada Rabu.

Baca juga: KLHK-BNSP sepakati skema sertifikasi teknisi refrigerasi dan AC

Baca juga: Hari Ozon Sedunia, KLHK ingatkan pentingnya ozon untuk manusia


Menurut Emma, Indonesia berhasil menurunkan konsumsi BPO secara signifikan khususnya jenis HCFC. Indonesia pada 2019 berhasil menurunkan konsumsi HCFC sebanyak 40 persen, atau melebihi target 37,5 persen.

Berbagai langkah terus dilakukan agar konsumsi HCFC berhasil diturunkan 55 persen pada 2023.

Indonesia juga telah melarang impor produk berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan HCFC dan sejak 2015 telah dikeluarkan larangan penggunaan HCFC di bidang perindustrian dengan pelarangan pemeliharaan barang dengan HCFC mulai berlaku pada akhir 2030.

Baca juga: KLHK ingatkan pemegang konsesi wajib cegah karhutla di wilayahnya

Baca juga: Realisasi anggaran KLHK capai 47,49 persen di pertengahan September


Selain itu, KLHK juga tengah mempersiapkan langkah untuk meratifikasi Amandemen Kigali yang merupakan penyempurnaan Protokol Montreal.

Ketika meratifikasi itu nanti Indonesia akan sepakat mendukung pengurangan BPO berbahan Hydroflorokarbon (HFC), yang sebelumnya menjadi pengganti HCFC.

"Kita masih dalam proses ratifikasi dan Indonesia akan terkena pemberlakuan Amandemen Kigali ini per 1 Januari 2029, jadi kita punya waktu untuk menyiapkan industri dan konsumen kita ke refrigeran (zat pendingin) yang baru," kata Emma.

Karena itu, untuk mendukung upaya mengurangi penggunaan BPO Emma mendorong masyarakat untuk membeli produk yang berlogo bebas CFC dan HCFC dan memakai jasa teknisi refrigerasi dan AC (RAC) bersertifikat yang kompeten dan terlatih untuk menghindari BPO tersebut lepas ke udara.

Baca juga: KLHK dorong peningkatan rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH

Baca juga: KLHK tindak jaringan perdagangan daring cula badak dan gading gajah


 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar