Sumut lakukan penyekatan di sejumlah daerah untuk tekan COVID-19

Sumut lakukan penyekatan di sejumlah daerah untuk tekan COVID-19

Dokumen - Seorang warga pelanggar protokol kesehatan mengikuti sidang Operasi Yustisi disaksikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (kelima kiri) Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Irwansyah (keenam kiri) dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin (keempat kiri) di Medan, Sumatera Utara, Selasa (15/9/2020) ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

Adanya 106 orang terkonfirmasi positif di Nias dari sebelumnya nol memprihatinkan
Medan (ANTARA) - Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Sumatera Utara bersiap melakukan penyekatan di Kota Medan, Binjai dan Kabupaten Deliserdang (Mebidang) dan Kepulauan Nias untuk menekan angka warga yang terpapar virus corona.

"Langkah itu dilakukan melihat jumlah penularan COVID-19 yang terus meningkat di kawasan itu," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di Medan, Rabu.

Baca juga: Kasus COVID-19 meningkat, 11 nakes di Sorong positif

Dia mengatakan itu saat membicarakan berbagai masalah terkini Sumut kepada Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti yang melakukan kunjungan kerja ke daerah itu.

Edy Rahmayadi menegaskan Pemprov Sumut tidak melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun melakukan penyekatan terhadap wilayah yang terkontaminasi.

Baca juga: Blok G Balai Kota Jakarta kembali ditutup karena temuan kasus COVID-19

"GTPP membentuk tempat penyekatan untuk melakukan isolasi di Mebidang dan Nias," ujar Gubernur.

Di Nias, GTPP COVID-19 akan membuka posko serta melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias.

Baca juga: Kasus konfirmasi COVID-19 Kulon Progo bertambah tujuh orang

‌Kalau hasil pemeriksaan/tes, warga positif COVID, maka akan langsung dirujuk ke RS rujukan.

"Adanya 106 orang terkonfirmasi positif di Nias dari sebelumnya nol memprihatinkan​," katanya.

Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan sengketa tanah dan penanganan COVID-19 menjadi fokus perhatian Presiden RI Joko Widodo.

"Oleh karena itu DPD RI perlu menanyakan kedua kasus itu ke Gubernur Sumut," katanya.

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemprov Sumut sekat jalur masuk ke Pulau Nias mulai 21 September

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar