Secara pribadi banyak dukungan yang kami terima dari World Bank, IMF dan OECD dalam merancang reformasi yang sangat disambut baik dan bahkan kami berharap juga kepada ADB
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa reformasi perpajakan tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus melalui kerja sama dengan berbagai negara lain.

Tax ratio kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri,” kata Sri Mulyani dalam acara ADB’s 53rd Annual Meeting di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan kerja sama dengan negara lain dalam melakukan reformasi pajak bisa membuka peluang untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai praktik-praktik pelanggaran di bidang perpajakan.

Baca juga: Jokowi: Reformasi perpajakan harus terus dilakukan

Sri Mulyani menyebutkan Indonesia sendiri telah melakukan reformasi perpajakan dalam rangka memperbaiki tax ratio melalui kerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD.

Tak hanya itu, Indonesia juga terlibat dalam memerangi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) karena merupakan negara ekonomi terbuka.

Baca juga: Reformasi perpajakan, Menkeu akan perbaiki administrasi pajak

“Indonesia adalah perekonomian terbuka dan kita juga negara yang kaya sumber daya alam. Banyak operasi perusahaan yang sebenarnya lintas batas dan itu membuka banyak peluang penghindaran pajak,“ kata Sri Mulyani.

Ia menilai kerja sama mengenai reformasi perpajakan akan lebih mudah jika dilakukan dengan negara-negara terdekat karena banyak negara di Asia-Pasifik yang turut berupaya memerangi penghindaran pajak.

“Secara pribadi banyak dukungan yang kami terima dari World Bank, IMF dan OECD dalam merancang reformasi yang sangat disambut baik dan bahkan kami berharap juga kepada ADB,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: IMF dukung reformasi perpajakan perusahaan global

Baca juga: Pengamat: reformasi pajak butuh desain dan dukungan politik yang kuat

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020