Artikel

"Gerebek Lumpur" untuk antisipasi banjir di Jakarta

Oleh Sri Muryono

"Gerebek Lumpur" untuk antisipasi banjir di Jakarta

Dokumentasi - Banjir merendam kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri di Jakarta, Kamis (2/1/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

Setiap hari Suku Dinas SDA Jakarta Pusat mengerahkan 35 kendaraan operasional untuk mengangkut lumpur-lumpur yang dikeruk dalam rangka menormalisasi tiga sungai itu
Jakarta (ANTARA) - Endapan sampah dan lumpur di 13 sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta kerap diidentifikasi sebagai salah satu penyebab
banjir tahunan setiap musim hujan.

Sampah dan endapan lumpur tentu mempersulit kelancaran aluran sungai. Padahal kelancaran arus sungai-sungai ke Teluk Jakarta akan sangat efektif mengurangi genangan di jalanan maupun permukiman warga.

Karena itu, mengeruk lumpur dan menormalisasi sungai menjadi pekerjaan rutin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun. Tujuan utamanya adalah membuat arus sungai lancar jaya deras mengalir sehingga mengurangi genangan.

Kini--berdasarkan siklus iklim--pergantian dari kemarau ke musim hujan tinggal menghitung hari dan pekan. Di beberapa lokasi sungai di ibu kota terlihat alat berat dikerahkan untuk mengeruk sampah dan endapan lumpur.

Ternyata ada program khusus untuk kegiatan tersebut. Yakni "Gerebek Lumpur" yang dilaksanakan hingga puncak musim hujan, Desember 2020.

Terkait ini pun, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah mengerahkan 8.000 personel di lima wilayah Kota Administratif Jakarta sebagai pelaksana program "Gerebek Lumpur". Arahnya membersihkan sampah dan mengangkat lumpur agar Jakarta terhindar dari parahnya genangan air yang biasa terjadi setiap tahun.

Baca juga: Jakarta bersiap menyambut musim hujan

Total sekitar 8.000 personel dikerahkan. Di musim panas kemarau ini, dilaksanakan kegiatan pengerukan lumpur di semua wilayah. Dengan demikian pada puncak musim hujan, sungai-sungai sudah bersih.

"Tujuan pengerukan untuk menambah kapasitas ketika hujan, daya tampungnya menjadi lebih besar sehingga genangan air bisa dikurangi," kata Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Juaini Yusuf saat peninjauan pengerukan lumpur di Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Dikerjakan Sendiri
Program "Gerebek Lumpur" ini sudah berjalan sejak April 2020. Sasarannya mengangkat endapan lumpur yang ada di kali, waduk, saluran mikro dan makro yang ada di lima wilayah kota.

Pengerukan lumpur di Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer di Jakarta Timur. Kemudian pengerukan Kali Ciliwung di segmen Jembatan Tongtek sampai Pintu Air Manggarai sepanjang 2,7 kilometer di Jakarta Selatan.

Lalu pengerukan di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Pintu Air Karet sampai Jembatan Roxy sepanjang 13,9 kilometer di Jakarta Pusat. Sedangkan pengerukan di kali KBB segmen Jelambar sampai Season City sepanjang 1,5 kilomter di Jakarta Barat.

Terakhir, pengerukan di Kali Adem segmen Pantai Indah Kapuk (PIK) sampai Muara Angke sepanjang 3,2 kilometer di Jakarta Utara.
Petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melakukan pengerukan endapan lumpur di Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Dinas SDA Jakarta mengajukan anggaran Rp5 triliun ke Pemprov DKI untuk penanggulangan banjir. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

Anggaran yang dikeluarkan untuk program "Gerebek Lumpur" sekitar Rp400 miliar. Seluruh anggaran tersebut telah dialokasikan di masing-masing Sudin SDA di lima wilayah kota.

Pengerjaannya dilakukan melalui swakelola di masing-masing Sudin berupa anggaran pemeliharaan. Jadi, alatnya pakai punya sendiri, operator dan BBM (bahan bakar minyak) diadakan sendiri.

Dengan Rp400 miliar, kira-kira per wilayah anggarannya Rp80 miliar. anggaran itu untuk berbagai kegiatan seperti pembayaran upah bagi Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP), pembelian BBM, pemeliharaan pompa dan sebagainya.

Tiga Sungai
Dengan anggaran itu pula, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Pusat melakukan pengerukan atau normalisasi tiga sungai utama sebagai antisipasi banjir.

Pengerukan dilakukan hingga kedalaman satu meter masing-masing di tiap sungai. "Ada tiga sungai, yaitu Kali Ciliwung, Kali Krukut di Bendungan Hilir dan Kali Utan Kayu di Cempaka Putih," kata Kepala Seksi Pemeliharaan Sudin SDA Jakarta Pusat Glenn Santista.

Pengerukan lumpur di tiga sungai itu menggunakan tujuh unit ekskavator milik Dinas SDA DKI Jakarta.

Untuk Kali Ciliwung ditargetkan dapat dinormalisasi dengan panjang 1,5 kilometer. Sedangkan Kali Krukut direncanakan dikeruk sepanjang 1,2 kilometer dan Kali Utan Kayu dikeruk sepanjang 1,8 kilometer.

Baca juga: Pos Angke Hulu Siaga 3, warga bantaran sungai diminta waspada banjir

Pengerjaan (normalisasi) sudah sejak Maret 2020 dan target selesai pada September karena untuk persiapan mengantisipasi hujan mulai bulan Oktober.

Namun ada kendala dalam proses pengerukan sungai-sungai besar di Jakarta Pusat itu. Seperti pada pengerukan Kali Krukut, para petugas agak kesulitan untuk membawa lumpur hasil pengerukan karena banyaknya bangunan-bangunan rumah di pinggir sungai.

Akibatnya kendaraan operasional tidak dapat menjangkau lokasi pengerukan dengan mudah.

"Truk harus menunggu di satu titik, karena keterbatasan lahan parkir sehingga waktu pengerjaan tersendat. Di sisi Kali Krukut itu soalnya banyak bangunan," ujar Glenn.

Baca juga: DKI kerahkan 8.000 personel untuk Grebek Lumpur hindari genangan

Setiap hari Suku Dinas SDA Jakarta Pusat mengerahkan 35 kendaraan operasional untuk mengangkut lumpur-lumpur yang dikeruk dalam rangka menormalisasi tiga sungai itu.

Sebanyak 22 unit truk berkapasitas tampung lumpur sebesar 22 meter kubik (m3) dan 13 unit truk berkapasitas 8 meter kubik. Hasil pengerukan di tiga sungai itu dibawa oleh para petugas SDA Jakarta Pusat ke tempat pembuangan sedimen lumpur di Ancol, Jakarta Utara.

Kewaspadaan
Pengerukan sampah dan endapan lumpur untuk mengantisipasi itu sejalan dengan peringatan (warning) dan imbauan yang telah disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau pemerintah yang daerahnya mengalami musim hujan lebih basah untuk meningkatkan mitigasi dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

"Perlunya kewaspadaan dan penyiapan secara lebih dini dan optimal untuk upaya mitigasi oleh para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah yang wilayahnya diprakirakan akan mengalami musim hujan lebih maju atau lebih basah," kata Dwikorita.

Mitigasi tersebut antara lain melakukan pengelolaan tata air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Selain itu memenuhi dan menyimpan air lebih lama ke danau, waduk, embung, kolam retensi dan penyimpanan air buatan lainnya serta penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air berlebih.
Petugas Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melakukan pengerukan endapan lumpur di Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (6/8/2020). Dinas SDA Jakarta mengajukan anggaran Rp5 triliun ke Pemprov DKI untuk penanggulangan banjir. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

Adanya pengaruh La Nina dan IOD negatif diprediksi mengakibatkan sebagian wilayah Indonesia atau 27,5 persen Zona Musim (ZOM) berpotensi mengalami musim hujan yang cenderung lebih basah daripada rerata klimatologisnya.

Awal musim hujan diprakirakan akan dimulai secara bertahap di akhir Oktober, diawali dari Wilayah Indonesia Barat (WIB) .

Sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada Januari dan Februari 2021. Yaitu sebanyak 248 ZOM.

Pemantauan BMKG hingga akhir Agustus 2020 terhadap anomali suhu muka laut pada zona ekuator di Samudera Pasifik menunjukkan adanya potensi La Nina yang berpotensi mengakibatkan peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia pada saat musim hujan nanti.

Hal tersebut sejalan dengan prediksi institusi meteorologi dunia lainnya yang menyatakan ada peluang munculnya anomali iklim (La Nina).

La Nina berkaitan dengan lebih dinginnya suhu muka laut di Pasifik ekuator dan lebih panasnya suhu muka laut wilayah Indonesia sehingga menambah suplai uap air untuk pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia dan menghasilkan peningkatan curah hujan.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan juga mengimbau para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tetap mewaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami musim hujan lebih awal. Yaitu di sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi serta sebagian kecil Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini perlu dilakukan untuk wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami musim hujan lebih basah dari normal. Yaitu di Sumatera, Jawa dan sebagian kecil Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

Selain itu perlu diwaspadai pula wilayah-wilayah yang akan mengalami awal musim hujan sama atau sedikit terlambat (10-20 hari), terutama di wilayah-wilayah sentra pangan seperti Jawa, Bali, NTB dan Sulawesi.

Karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim hujan terutama di wilayah yang rentan terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Dari prakiraan dan analisis BMKG itu, maka hanya dalam hitungan hari dan pekan bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi "tamu tak diundang" yang namanya banjir.

Dan jangan lupa "sedia payung sebelum hujan".

Oleh Sri Muryono
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BPBD DKI Jakarta antisipasi banjir di tengah pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar