Guterres tidak dapat ambil tindakan terhadap sanksi PBB atas Iran

Guterres tidak dapat ambil tindakan terhadap sanksi PBB atas Iran

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres berbicara dengan mantan pengungsi asal Suriah, Kardiolog/Ahli Jantung dr Heval Kelli, saat peluncuran kebijakan baru terkait dampak COVID-19 terhadap "Orang yang Bergerak". Istilah "Orang yang Bergerak" merujuk pada pengungsi, imigran, dan mereka yang terusir paksa dari rumahnya. (UN/Eskinder Debebe)

Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut
New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Sabtu (19/9) bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apa pun atas deklarasi Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan kembali semua sanksi PBB terhadap Iran.

Karena akan ada ketidakpastian tentang masalah tersebut, ujar Antonio Guterres.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bulan lalu bahwa dia memicu proses 30 hari di dewan yang mengarah pada kembalinya sanksi PBB terhadap Iran pada Sabtu malam yang juga akan menghentikan embargo senjata konvensional di Teheran agar tidak berakhir pada 18 Oktober.

Tetapi 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan mengatakan langkah Washington tidak berlaku karena Pompeo menggunakan mekanisme yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia, yang dihentikan Amerika Serikat pada 2018.

Baca juga: Permintaan 'snapback' AS tidak disambut konsensus DK PBB
Baca juga: Iran harap DK PBB minta AS bertanggung jawab atas kerugian negara


"Tampaknya ada ketidakpastian apakah proses tersebut ... benar-benar dimulai dan secara bersamaan apakah penghentian (sanksi) ... terus berlaku," tulis Guterres dalam sebuah surat kepada dewan, yang dilihat oleh Reuters.

Pejabat PBB memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Keamanan untuk menerapkan sanksi dan Guterres menunjuk ahli independen untuk memantau implementasi. Dia "menunggu klarifikasi" dari status sanksi Iran.

Guterres tidak akan mengambil tindakan apa pun untuk memberikan dukungan itu.

Washington berargumen hal itu memicu kembalinya sanksi - yang dikenal sebagai "snapback" - karena resolusi PBB yang mengabadikan pakta tersebut masih menyebut AS sebagai peserta. Para diplomat mengatakan hanya sedikit negara yang kemungkinan akan menerapkan kembali langkah-langkah yang dicabut berdasarkan kesepakatan 2015 yang bertujuan untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir.

"Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hari mendatang Washington akan mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat penerapan sanksi PBB dan "meminta pertanggungjawaban pelanggar." Amerika Serikat berusaha mendorong Iran untuk merundingkan kesepakatan baru dengan Washington.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menanggapi di Twitter, "Kami semua dengan jelas mengatakan pada bulan Agustus bahwa klaim AS untuk memicu snapback adalah tidak sah. Apakah Washington tuli?"

Sekutu lama AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan kepada dewan pada hari Jumat bahwa keringanan sanksi PBB untuk Iran akan terus berlanjut dan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB "tidak akan memiliki efek hukum."

Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengatakan di Twitter pada hari Sabtu, "'tenggat waktu' ilegal AS telah habis... melawan arus internasional hanya akan membuatnya lebih terisolasi."

Sumber: Reuters

Baca juga: AS berencana paksakan sanksi PBB terhadap Iran
Baca juga: Presiden DK-PBB yang baru tegaskan tidak perpanjang sanksi untuk Iran

Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

PBB bersama Sulawesi dan Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar