Kadin: Ada 7 terobosan yang harus dijalankan pemerintah atasi COVID-19

Kadin: Ada 7 terobosan yang harus dijalankan pemerintah atasi COVID-19

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/aa.

Ada tujuh terobosan penting yang harus dijalankan pemerintah dalam kondisi new normal saat ini
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengharapkan adanya terobosan dari pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 pada era normal baru.

Menurut Erwin dalam pernyataan di Jakarta, Senin, mengatakan terdapat tujuh upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat menyadari bahaya dari pandemi ini.

"Ada tujuh terobosan penting yang harus dijalankan pemerintah dalam kondisi new normal saat ini," katanya.

Erwin mengatakan pertama, meningkatkan jumlah rapid test hingga mencapai 200.000 tes per hari, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia segera mungkin.

Baca juga: Wamen BUMN sepakat ahli kesehatan pegang kendali tangani COVID-19

"Saat ini rapid test baru di angka 40.000 per hari, padahal angka orang yang terinfeksi COVID-19 kami perkirakan sudah mencapai jutaan orang," katanya.

Kedua, menurut dia, pemerintah fokus menangani wabah ini bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mencegah adanya klaster baru.

"Tuntaskan dulu COVID-19, baru ekonomi dibuka. Sebab jika secara berbarengan menjaga ekonomi sementara penularan masih tinggi, maka hasilnya bisa sangat merugikan," kata Erwin.

Baca juga: Kata Erick mengapa pemerintah tidak "lockdown"

Ketiga, pemerintah harus segera menetapkan harga-harga alat penanganan kesehatan terkait COVID-19 yang terjangkau bagi masyarakat seperti biaya tes usap, masker, face shield, sarung tangan dan sebagainya.

"Jika harganya masih terlalu tinggi, pemerintah bisa segera mensubsidi bagi masyarakat yang membutuhkannya, sehingga kesehatan masyarakat menjadi hal terutama yang diperhatikan," katanya.

Keempat, tambah dia, dalam kondisi normal baru, pemerintah harus mendorong masyarakat agar serius memerhatikan kesehatan, salah satunya dengan melakukan tes usap dua minggu sekali.

Erwin menegaskan tes usap tersebut harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, apalagi Indonesia anggota WHO.

Baca juga: Airlangga: Pemerintah pusat-daerah bergerak satu aksi tangani COVID-19

Kelima, informasi akurat tentang COVID-19 dan upaya penanganannya harus terus-menerus disampaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai pendekatan media sehingga lebih mudah dijangkau dan dimengerti.

Keenam, pemerintah perlu memikirkan langkah terobosan agar layanan publik tidak terganggu melalui adanya protokol di tingkat kementerian/lembaga agar gangguan birokrasi tidak terjadi.

Terakhir, pemerintah perlu mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terimbas pandemi ini.

Pemberian BLT ini harus dilakukan beriringan dengan insentif bagi usaha-usaha sunset seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran yang terdampak COVID-19.

Baca juga: Presiden minta penyaluran bantuan langsung ke masyarakat dipercepat
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Waketum Kadin: UU Cipta Kerja jamin investasi di Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar