LPSK dorong presiden bentuk tim tuntaskan kasus Djoko Tjandra

LPSK dorong presiden bentuk tim tuntaskan kasus Djoko Tjandra

Ketua LPSK RI, Hasto Atmojo Suroyo. ANTARA/HO-Humas LPSK/am.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen atau tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara-perkara yang terkait dengan kasus Djoko Tjandra.

Hal tersebut dipandang perlu dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

“Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu,” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kasus Djoko Tjandra, IPW sarankan Presiden bentuk tim independen

Dalam kasus Djoko Tjandra  ini terdapat beberapa tersangka yang tengah berjalan di kejaksaan dan kepolisian.

Pada saat proses penegakan hukum yang sedang berjalan, publik lalu dikejutkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.

Dalam keterangan Bareskrim Polri, terdapat dugaan adanya perbuatan pidana dalam peristiwa kebakaran tersebut sehingga saat ini dinaikkan menjadi penyidikan.

Hasto berharap pengusutan para pihak yang terlibat pada kasus terkait Djoko Tjandra ini dapat membongkar pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan di luar hukum dan keadilan.

Baca juga: Komjak: Kolaborasi penegak hukum harus mampu jerat oknum politisi

Mencermati pihak yang saat ini ditetapkan tersangka dan dugaan pihak terkait lainnya yang sedang dikembangkan penyidik, didapati adanya berbagai macam latar belakang profesi, di antaranya jaksa, polisi, advokat, instansi yang berwenang untuk mengurus kependudukan dan imigrasi, politisi, serta pihak swasta atau pengusaha.

“LPSK membuka diri untuk memberi perlindungan kepada saksi, pelapor, saksi pelaku, dan ahli dalam perkara terkait” ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan baru dan/atau mengambil alih penanganan perkara dan/atau melakukan supervisi dalam penanganan perkara tersebut.

"Sehingga independensi dan kredibilitas proses penegakan hukum terhindar dari konflik kepentingan," kata Hasto.

Baca juga: Nawawi: Penegak hukum seharusnya tak kesampingkan informasi masyarakat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar