Sri Mulyani: Tingkatkan manfaat barang milik negara untuk atasi COVID

Sri Mulyani: Tingkatkan manfaat barang milik negara untuk atasi COVID

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (ANTARA/HO-Kemenkeu/pri)

Kita semuanya memanfaatkan di dalam rangka untuk menangani COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta agar manfaat dan peran dari Barang Milik Negara (BMN) serta Barang Milik Daerah (BMD) dapat ditingkatkan untuk menangani COVID-19.

“Dengan kondisi saat ini peran nyata BMN dan BMD adalah sangat penting. Kita harus mengupayakan agar tidak menjadi sia-sia atau tidak bermanfaat,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Menurut Sri Mulyani, banyak BMN maupun BMD yang bisa dimanfaatkan secara optimal dalam kondisi penanganan COVID-19 seperti sebagai ruang isolasi hingga fasilitas observasi dan perawatan.

Baca juga: Kadin: Ada 7 terobosan yang harus dijalankan pemerintah atasi COVID-19

Ia mencontohkan BMN maupun BMD yang telah dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 adalah Pulau Galang, Wisma Atlet, Asrama Haji Pondok Gede, dan sebagainya.

“Kita semuanya memanfaatkan di dalam rangka untuk menangani COVID-19,” ujarnya.

Ia berharap Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) terus melakukan peningkatan pemanfaatan barang milik negara ini sehingga tidak hanya berfungsi untuk pemerintahan namun juga bagi masyarakat serta ekonomi.

“Peranan barang milik negara sangat penting dalam perekonomian kita dan harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Baca juga: Inspektorat tunggu hasil audit BPK terkait proyek penanganan COVID-19

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan penilaian BMN pada tahun lalu yang telah diaudit oleh BPK RI menyebabkan peningkatan nilai aset tetap dalam neraca LKPP dari Rp1.931,1 triliun menjadi Rp5.949,9 triliun.

“Peningkatan nilai menunjukkan adanya perubahan di dalam nilai pasar itu. Ini menggambarkan nilai dari upaya kita di dalam menggunakan keuangan negara secara bertanggung jawab,” katanya.

Ia melanjutkan peningkatan nilai tersebut juga meningkatkan nilai aset milik pemerintah pusat dari yang sebelumnya Rp6.325,3 triliun sekarang menjadi Rp10.467,5 triliun.

“Saya berterima kasih kepada seluruh K/L yang telah terus memperbaiki penata-usahaan dan melakukan update penilaian terhadap BMN sebagai wujud dari akuntabilitas kita,” katanya.

Baca juga: Menkeu ingin ada solidaritas global tangani pandemi COVID-19

Baca juga: Sri Mulyani: Negara G20 terus lakukan aksi global lawan COVID-19

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menkeu tolak usulan pemberian pajak 0% untuk mobil baru

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar