Indonesia bangun infrastruktur pengadaan vaksin COVID-19

Indonesia bangun infrastruktur pengadaan vaksin COVID-19

Tangkap Layar: Paparan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, terkait Diplomasi Vaksin pada rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana ditayangkan langsung via laman resmi DPR RI, di Jakarta, Selasa (22/9/2020). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Kita sudah membangun infrastruktur guna melancarkan proses procurement (pengadaan) dan delivery (pengiriman) vaksin jika vaksin tersebut sudah tersedia
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah membangun infrastruktur pengadaan vaksin COVID-19 yang bertujuan mempercepat pembelian dan pengiriman anti virus SARS-CoV-2 jika nantinya tersedia untuk publik, kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Selasa.

“Kita sudah membangun infrastruktur guna melancarkan proses procurement (pengadaan) dan delivery (pengiriman) vaksin jika vaksin tersebut sudah tersedia,” kata Retno saat rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang turut disiarkan langsung lewat laman streaming.dpr.go.id.

Namun, Retno tidak memberi keterangan lebih lanjut infrastruktur pengadaan dan pengiriman vaksin COVID-19 yang ia sebut dalam rapat.

Walaupun demikian, pernyataan Retno itu kemungkinan terkait dengan kerja sama pengadaan dan pengiriman vaksin COVID-19 antara Indonesia dan Organisasi Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada 16 September 2020.

Baca juga: WHO: Pemulihan global bisa lebih cepat jika vaksin corona merata
Baca juga: Schroders: Pasar global lebih bereaksi terhadap reopening dan vaksin


Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan UNICEF Indonesia meneken nota kesepahaman (MoU) yang mengatur seluruh tahapan pengadaan vaksin COVID-19 lewat skema pembelian bersama yang disebut inisiatif COVAX.

Dalam skema kerja sama itu, UNICEF bertugas mengoordinasi pembelian dan pengiriman vaksin COVID-19 lebih dari 140 negara, yang salah satunya Indonesia. Tujuannya, tiap negara punya akses yang setara dan terjangkau terhadap anti virus SARS-CoV-2.

Lewat inisiatif COVAX, pembelian vaksin COVID-19, jika telah tersedia, akan dilakukan lewat satu pintu, yaitu dari Divisi Pengadaan UNICEF di Kopenhagen, Denmark — salah satu sarana pengadaan bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. “UNICEF dapat memesan vaksin dalam jumlah besar dan biaya lebih rendah,” kata badan PBB itu lewat laman resminya.

COVAX atau Fasilitas Akses Global Vaksin COVID-19 merupakan inisiatif yang dibentuk dan dikoordinasi oleh sejumlah lembaga multilateral, yaitu WHO, Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), dan Koalisi Inovasi Persiapan Epidemi (CEPI). Dalam kerja sama itu, GAVI bertugas mengkoordinasi pengadaan vaksin, sementara CEPI bertugas memantau riset dan pengembangan calon vaksin.

WHO, lewat laman resminya, menyebut sembilan calon vaksin COVID-19 saat ini masih dievaluasi oleh ahli dari COVAX.

“Daftar lengkap kandidat vaksin yang didukung CEPI, di antaranya vaksin buatan Inovio, Amerika Serikat (Uji Klinis I/II); Moderna, AS (Uji Klinis III); CureVac, Jerman (Uji Klinis I); Institut Pasteur/Merck/Themis, Prancis/ AS /Austria (Pra Klinis); AstraZeneca/University of Oxford, UK dan Irlandia Utara (Uji Klinis III);University of Hong Kong, China (Pra Klinis); Novavax, AS (Uji Klinis I/II); Clover Biopharmaceuticals, China (Uji Klinis I); dan University of Queensland/CSL, Australia (Uji Klinis I),” sebut WHO.

Jika vaksin COVID-19 tersedia, Indonesia kemungkinan akan mendapatkan jatah dosis vaksin sebanyak 20 persen dari total populasi, sebut Menlu Retno. Ia menambahkan vaksin COVID-19 yang diperoleh dari kerja sama multilateral, termasuk lewat COVAX, kemungkinan baru tersedia pada 2021.

Baca juga: 156 negara gabung dalam skema adil vaksin global, China dan AS absen
Baca juga: Pengamat: posisi Indonesia strategis dalam persaingan vaksin global


Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar