Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo berharap agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat berbenah diri sehingga responsif serta efektif dalam menjawab berbagai tantangan global.

"PBB harus senantiasa berbenah diri melakukan reformasi revitalisasi dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa 'multilateralism delivered' termasuk pada saat terjadinya krisis PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB.

Pidato tersebut disampaikan secara virtual seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (23/9).

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman," tambah Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan peran PBB pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB

Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan dukungan untuk Palestina di Sidang PBB


Menurut Presiden, PBB bukanlah sekadar sebuah gedung di kota New York tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus.

"Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB, terhadap multilateralisme, multilateralisme adalah satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, 75 tahun yang lalu, PBB dibentuk agar perang dunia II tidak terulang kembali dan agar dunia bisa lebih damai, stabil, dan sejahtera karena Perang tidak akan menguntungkan siapapun.

Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran, dan tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam.

"Pimpinan sidang yang terhormat, di usia PBB yang ke-75 ini kita patut bertanya apakah dunia yang kita impikan tersebut sudah tercapai? Saya kira jawaban kita sama, belum. Konflik masih terjadi di berbagai belahan dunia kemiskinan dan bahkan kelaparan masih terus dirasakan," tambah Presiden.

Presiden Jokowi menilai prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional tidak diindahkan termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

"Kita semua prihatin melihat situasi ini keprihatinan kita menjadi semakin besar di saat pandemi COVID-19 ini, di saat seharusnya kita semua bersatu-padu bekerja sama melawan pandemi, justru yang kita lihat adalah masih terjadinya perpecahan dan rivalitas yang semakin menanjak," ungkap Presiden.

Baca juga: Presiden: Semua negara tanggung jawab jadi bagian kesejahteraan dunia

Baca juga: Jokowi tegaskan perlu kesetaraan akses vaksin COVID-19 di Sidang PBB


Padahal seharusnya negara-negara di dunia bersatu padu untuk selalu menggunakan pendekatan "win-win" pada hubungan antarnegara yang saling menguntungkan.

"Kita tahu dampak pandemi ini sangat luar biasa baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi, kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara 'no one is safe, until everyone is'. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna," jelas Presiden.

Pidato Presiden Joko Widodo itu akan menjadi yang pertama sejak ia menjabat sebagai Presiden RI karena sebelumnya pada periode 2014-2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato untuk mewakili Indonesia di forum internasional tersebut.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri pun akan ikut menyampaikan pidato secara virtual antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Baca juga: Presiden Jokowi akan berpidato dalam sidang PBB

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020