Dorong perluasan kelompok sasaran penerima PAUD, sebut Setwapres

Dorong perluasan kelompok sasaran penerima PAUD, sebut Setwapres

Pelaksana tugas (Plt) Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) C Betty Manurung. (FOTO ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Sebab sejatinya pendidikan anak usia dini harus dimulai sejak bayi dilahirkan
Jakarta (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Deputi bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) C Betty Manurung mengatakan setiap pihak perlu mendorong adanya perluasan kelompok sasaran penerima pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Sebab sejatinya pendidikan anak usia dini harus dimulai sejak bayi dilahirkan," katanya saat diskusi daring tentang komitmen konvergensi cegah "stunting" melalui peningkatan layanan PAUD di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan perluasan sasaran tersebut berarti PAUD tidak hanya bagi anak kelompok usia empat hingga enam tahun, melainkan juga mencakup kelompok usia di bawah dua tahun.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan atau yang kemudian disebut holistik integratif.

Lebih jauh, kata dia, menjadikan kelompok usia nol hingga dua tahun sebagai kelompok sasaran PAUD sangat penting karena 80 persen perkembangan otak terjadi pada periode tersebut yakni 1.000 hari pertama kehidupan.

Baca juga: PAUD bantu anak untuk tumbuh kembang secara holistik

Baca juga: Anak Badui Ciboleger-Banten belajar di PAUD dengan tatap muka


Ia menjelaskan pada periode itu pengasuhan dan stimulasi harus diberikan secara baik kepada anak sehingga perkembangan kognitifnya dapat berkembang secara optimal.

Di sisi lain, ia mengatakan hal itu juga terkait dengan pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting saat ini yang berada dalam situasi khusus yakni pandemi COVID-19.

Kondisi pandemi, kata dia, tentunya memberikan sejumlah tantangan di antaranya pengurangan dan realokasi anggaran di pusat, daerah dan desa yang akan terpengaruh terhadap pelaksanaan program dan berbagai kegiatan.

Kemudian, termasuk pula pembatasan jarak fisik yang menyebabkan terhentinya kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, kelas balita, PAUD dan kegiatan lainnya di tingkat desa.

"Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan komitmen pimpinan pusat, provinsi, kabupaten dan desa untuk tetap melaksanakan program stunting bersamaan dengan penanganan COVID-19," demikian  C Betty Manurung.

Baca juga: Setwapres minta komitmen politik Pemda turunkan stunting

Baca juga: Kemendikbud harap daerah gotong royong sadarkan masyarakat akan PAUD

Baca juga: Standar pendidikan untuk PAUD dan PJJ dikembangkan BSNP

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BKKBN akan siapkan draf inpres terkait stunting

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar