PUPR sebut 300 usulan program infrastruktur dilaksanakan 2021

PUPR sebut 300 usulan program infrastruktur dilaksanakan 2021

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Usulan tersebut pasti akan kita lihat readiness kriterianya,
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan bahwa sebanyak 300 usulan program pembangunan infrastruktur dari Komisi V DPR RI dapat dilaksanakan pada anggaran tahun 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama komisi V DPR RI, Rabu menyampaikan 300 usulan itu berasal dari 1.015 usulan yang masuk ke Kementerian PUPR dari anggota Komisi V DPR RI.

"Semua usulan komisi V sudah kami rekap semuanya. Dari 1.015 item pekerjaan yang bisa dikerjakan fisik 300 usulan," paparnya.


Baca juga: Pemerintah fokus pembangunan infrastruktur padat karya selama COVID-19

Baca juga: PUPR dorong Mappi berinovasi dukung pengadaan lahan infrastruktur

 

Ia menambahkan sebanyak 300 usulan itu terbagi dalam empat bidang, yakni Sumber Daya Air sebanyak 122 usulan, Bina Marga 91 usulan, Cipta Karya 35 usulan, dan Perumahan 52 usulan.

Menteri Basuki mengemukakan bahwa kriteria usulan program yang dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024.

Kemudian, lanjut dia, kriteria lainnya adalah program direktif dan penugasan Presiden dan Wakil Presiden serta usulan anggota komisi V DPR RI.

"Usulan tersebut pasti akan kita lihat readiness kriterianya, dalam hal ini seperti feasibility study, detail engineering sistem, kesiapan tanah, dan anggaran," katanya.

Selain itu, lanjut Menteri PUPR, usulan program juga harus ada sinergi dengan pengembangan kawasan strategis dan kawasan pengembangan lainnya yang diprioritaskan.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan terhadap hasil sinkronisasi fungsi dan program Kementerian PUPR di dalam RAPBN tahun 2021 sesuai saran, masukan, dan usulan Komisi V DPR RI.

"Ini persetujuan kita semua, maka selesailah rapat kita pada hari ini," ucapnya.


Baca juga: PUPR susun rencana pengembangan infrastruktur nasional pada 2021

Baca juga: Realisasi belanja infrastruktur PUPR 2020 capai 44 persen


Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemkab Temanggung wujudkan rumah layak huni bagi warga lewat Rowali

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar