Gubernur : Kabupaten/kota segera bentuk gugus tugas revolusi mental

Gubernur : Kabupaten/kota segera bentuk gugus tugas revolusi mental

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membuka rapat koordinasi revolusi mental di Padang. (ANTARA/Miko Elfisha)

Sijunjung bisa menjadi contoh
Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta seluruh kabupaten dan kota di daerah itu untuk segera membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental agar koordinasi bisa berjalan baik dari pusat hingga daerah.

"Pusat ada lima kementerian yang dilibatkan. Provinsi juga sudah membentuk gugus tugas, tinggal kabupaten dan kota agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan baik," katanya di Padang, Kamis.

Ia mengatakan itu saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Sumbar di Padang.

Menurut dia, Pemprov Sumbar sudah membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental sejak 2019. Pembentukan itu didasari pemahaman bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dengan dasar nilai-nilai luhur bangsa itu penting untuk dilakukan.

"Ke depan, kabupaten dan kota juga harus membentuknya. Sepulang dari pertemuan ini, segera sampaikan pada bupati/wali kota agar segera dibuatkan SK pembentukan gugus tugas," katanya.

Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar baru satu Kabupaten Sijunjung yang telah membentuk gugus tugas tersebut.

Baca juga: Kemendagri dorong daerah bentuk Gugus Tugas Revolusi Mental

Baca juga: Puan tegaskan urgensi gerakan Revolusi Mental capai kemajuan


Baca juga: Pemerintah berikan Anugerah Revolusi Mental ke sejumlah institusi

"Sijunjung bisa menjadi contoh," ujarnya.

Menurut dia revolusi mental adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan ke arah yang lebih baik. Agar berjalan secara maksimal harus dilakukan secara terus menerus oleh semua pihak agar tujuan terbentuknya bangsa yang bermartabat, modern maju, makmur dan sejahtera.

Contoh kecil menurutnya adalah nilai kebersamaan dan gotong-royong yang semakin lama semakin pudar, terutama dengan semakin tidak terpisahkannya penggunaan telepon pintar.

"Sekarang orang lebih sering sibuk dengan telepon pintarnya. Tidak peduli lingkungan sekitar. Bahkan kadang keluarga pun tidak dipedulikan. Hal-hal seperti ini harus diantisipasi. Harus diubah ke arah yang lebih baik misalnya dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai gotong-royong," katanya.

Ia mengatakan revolusi mental ini memang diinisiasi pemerintah. Bermula dari Inpres nomor 12 tahun 2016 dengan lima kementerian terlibat di tingkat pusat. Namun prakteknya tidak hanya untuk pemerintah, tetapi semua pihak termasuk masyarakat.

Sementara itu Kepala Kesbangpol Sumbar, Nazwir mengatakan pertemuan itu sengaja mengundang Kesbangpol dari seluruh kabupaten/kota agar memiliki pandangan dan visi yang sama untuk membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental.

"Setidaknya 2021 semua sudah terbentuk sehingga program dan kegiatan bisa berjalan dengan baik dari pusat hingga daerah.

Asisten Deputi bidang Kepemudaan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Alfredo Sani Fenat menyebutkan Sumbar adalah satu dari lima provinsi pilot project program kegiatan gerakan revolusi mental se-Indonesia.

"Program yang disiapkan nanti tidak harus fokus di Kesbangpol, tapi bisa merata di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nanti Kesbangpol menjadi koordinatornya," katanya.

Di tengah pandemi COVID-19 harus diakui anggaran di pusat dan daerah sangat terbatas. Namun itupun tidak bisa serta merta jadi alasan gerakan revolusi mental terhenti.

"Tapi yang utama sekarang memang pembentukan gugus tugas pada seluruh kabupaten dan kota," katanya.

Baca juga: Perlu revolusi mental agar warga bangga dengan produk dalam negeri

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Revolusi mental aparatur negara keharusan pembangunan

 

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pembangunan fisik juga wujud revolusi mental

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar