Kementerian LHK: Pemulihan lahan kritis di Indonesia butuh 60 tahun

Kementerian LHK: Pemulihan lahan kritis di Indonesia butuh 60 tahun

Dokumentasi - Gunung Cyclops terlihat dari Pos Tujuh, Sentani, Jaya Pura, Rabu (20/3/2019). Penebangan pohon secara ilegal yang menyebabkan gunung tersebut gundul menjadi salah satu faktor terjadinya banjir bandang Sentani. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/ama.

Diperlukan waktu selama 60 tahun untuk pemulihan lahan kritis di Indonesia
Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperkirakan upaya pemulihan 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia membutuhkan waktu hingga 60 tahun.

"Diperlukan waktu selama 60 tahun untuk pemulihan lahan kritis di Indonesia. Karena itu kesadaran dan peran penting masyarakat sangat diharapkan," kata Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK Handoyo dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat.

Baca juga: KLHK-Kemendikbud rancang masukkan isu perubahan iklim di pelajaran

Melalui webinar yang digelar Pusat Kajian Silvikultur Intensif Hutan Tropis Indonesia memperingati dies ke-57 Fakultas Kehutanan UGM, Handoyo mengakui menghadapi 14 juta hektare lahan kritis bukan persoalan mudah.

Dengan mendapat dukungan APBN dan APBD serta swasta, menurut dia, kemampuan pemulihan lahan kritis hanya 232.250 hektare per tahun.

Menurut dia, lahan kritis muncul akibat degradasi lahan berupa pengurangan status lahan secara fisik, kimia dan atau biologi sehingga menurunkan kapasitas produksi.

Baca juga: Jumlah tak lebih 100, penyelamatan badak sumatera libatkan masyarakat

Fenomena itu terjadi karena ada beberapa sebab diantaranya berkurangnya lahan basah, perluasan lahan pertanian subsisten, perluasan lahan industri tidak ramah lingkungan, dan dinamika penggunaan lahan.

"Tentu saja lahan kritis atau terdegradasi ini menjadikan kurang berfungsi dengan baik untuk ditanami," kata dia.

Hudoyo mengatakan berkurangnya lahan basah seperti mangrove yang memiliki luas 3,4 juta ha, sebanyak 1,8 juta ha dalam kondisi kritis dan 1,6 kondisi baik. Sementara kemampuan rehabilitasi lahan mangrove ini hanya 1.000 ha per tahun, belum lahan basah yang gambut.

Baca juga: KLHK dorong peningkatan rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH

Demikian pula kondisi perluasan lahan pertanian subsisten yang mengakibatkan lahan pertanian meningkat 18,7 persen, dan menurunnya bahan organik tanah serta 80 persen lahan pertanian mengalami erosi.

Perluasan produksi minyak sawit, kayu lapis, serta industri pulp-kertas, menurut dia, juga turut menyumbang terjadinya degradasi lahan.

"Belum lagi adanya dinamika penggunaan lahan, berupa perubahan fungsi lahan prima menjadi lahan kritis dan lahan rusak," kata dia.

Akibat degradasi lahan ini, kata dia, berbagai isu harus dihadapi diantaranya musim kemarau panjang atau kekeringan, minimnya peresapan air ke dalam tanah dan kekurangan sumber daya air.

Baca juga: Rehabilitasi DAS diharapkan jadi resolusi, bukan malah konflik baru

Berbagai upaya yang saat ini sedang dilakukan, menurut dia, mulai dari pembuatan hujan buatan, pembuatan sumur resapan, menghidupkan mata air dengan kegiatan penanaman di sekitar sumber mata air dan lainnya.

Hudoyo menyatakan rencana aksi nasional berupa pengurangan degradasi lahan guna mendukung ketahanan pangan telah dilakukan dengan mendorong peningkatan kesadaran dan pendidikan terutama untuk kalangan generasi muda.

Baca juga: Menteri LHK sebut 14,3 juta hektare lahan DAS dalam kondisi kritis
 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Indonesia kecam keras pernyataan Presiden Perancis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar