Badan Keamanan Laut akan bangun pangkalan di NTB

Badan Keamanan Laut akan bangun pangkalan di NTB

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj Sitti Rohmi Djalilah (ketiga kiri) saat menerima audiensi Kepala Kantor Kamla Zona Maritim Tengah, Laksamana Pertama Bakamla Leonidas Braksan di Mataram, Senin (28/9/2020). (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik rencana Badan Keamanan Laut yang akan membangun pangkalan laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat, di wilayah yang menjadi bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

Hal ini mengemuka saat Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menerima audiensi Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah Badan Keamanan Laut, Laksamana Pertama Bakamla Leonidas Braksan, di ruang kerjannya, di Mataram, Senin.

Menurut Djalillah, keberadaan Pangkalan Badan Keamanan Laut di NTB akan sangat membantu dalam melakukan pengawasan perairan laut di NTB. "Kami menyambut baik rencana pembangunan Pangkalan Bakamla di NTB," ujarnya, didampingi Asisten II Setda Provinsi NTB, H Ridwan Syah, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, H Yusron Hadi.

Baca juga: Bakamla akan bangun pusat komando pengendalian operasi

Saat ini, kata dia, Selat Lombok menjadi salah satu jalur perdagangan internasional dan perlintasan damai kapal-kapal lain. Hal itu karena jalur laut di Selat Malaka sudah sangat penuh untuk lalu lintas kapal perdagangan internasional.

Untuk mendukung terwujudnya pangkalan Badan Keamanan Laut di NTB itu, dia meminta ada pembahasan dengan pihak-pihak terkait, dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.

Sementara itu Braksan, menilai wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk pembangunan pangkalan Badan Keamanan Laut.

Baca juga: Bakamla: Tata kelola keamanan laut di Indonesia belum optimal

Ia menjelaskan, jalur Selat Lombok sering dijadikan sebagai jalur lalu lintas keluar masuknya kapal-kapal asing. Untuk itu ia menilai kapal-kapal yang hilir-mudik melewati koridor ALKI II dan Traffic Separation Scheme (TSS) ini harus diawasi.

ALKI merupakan satu dari tiga koridor pelayaran dan lintas damai di dalam perairan kedaulatan Indonesia bagi kapal-kapal asing yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37/2002 sebagai konsekuensi atas kesertaan Indonesia dalam ratifikasi UNCLOS 1982. Khusus untuk ALKI II, koridor yang diberikan Indonesia adalah Selat Lombok di selatan, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar di utara.

Baca juga: 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara cegah tumpang-tindih

Di Mataram --tepatnya di kawasan Lembar-- terdapat juga Pangkalan TNI AL Mataram yang tergabung dalam Komando Armada II TNI AL. 

"Dan wilayah NTB menjadi tempat paling strategis untuk dibangun pangkalan Badan Keamanan Laut. Karena saat ini untuk wilayah Selat Lombok kosong untuk pengawasan alur laut," kata dia.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Agar pekerja migran ilegal tak sebarkan virus COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar