Pengamat nilai persetujuan impor bawang putih harus melalui prosedur

Pengamat nilai persetujuan impor bawang putih harus melalui prosedur

Ilustrasi - Komoditas bawang putih yang dijual di pasar. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Ada pertanggungjawaban ke publik bahwa importir-importir ini jelas siapa
Jakarta (ANTARA) - Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai proses persetujuan impor bawang putih harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku serta tidak menguntungkan pelaku usaha tertentu.

"Surat Persetujuan Impor (SPI) yang keluar harus terbuka supaya jelas ke publik. Ada pertanggungjawaban ke publik bahwa importir-importir ini jelas siapa," kata Uchok dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

Ia menyesalkan adanya dugaan bahwa pemberian izin bawang putih dalam jumlah ton yang besar diberikan kepada importir tertentu yang tidak mempunyai distribusi yang jelas.

"Kalau tidak jelas, berarti ada dugaan mafia yang bermain," katanya.

Untuk itu, Uchok mengharapkan seluruh izin yang keluar dari instansi terkait harus sesuai prosedur dan mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam kesempatan terpisah, Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan pihaknya terus memantau proses pemberian izin bawang putih yang diduga bermasalah.

Menurut dia, kisruh impor bawang putih beberapa kali selalu terjadi, karena banyak pihak berkepentingan dengan tingkat ketidakpastian yang berbeda-beda.

"Kalau ada yang mau lapor ke Ombudsman, kita tindak lanjuti. Laporan harus jelas, ada yang merasa keberatan, melapor dengan administrasi yang jelas, tapi selama belum ada yang lapor, kita pantau terus," katanya.

Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino mengatakan masih banyak anggotanya yang belum bisa mendapatkan SPI.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44, pengajuan SPI tersebut paling lambat dua hari kerja sudah harus mendapatkan tanda-tangan persetujuan.

"Tapi nyatanya sudah berbulan-bulan tidak keluar. Kalau RIPH Kementan, mayoritas anggota kita semua sudah dapat, tapi SPI yang susah," katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kementerian Perdagangan menyatakan pengajuan SPI harus melalui pemeriksaan berkas secara hati-hati mengingat adanya importir baru yang ikut dalam pengadaan bawang putih.

Baca juga: KPPU dukung pengusutan dugaan persaingan tak sehat impor bawang putih
Baca juga: Legislator: Usut impor bawang putih yang tak sesuai aturan

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Akademisi UPH: pemerintah perlu optimalkan komunikasi publik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar