Polisi bubarkan aksi tolak PKI di Jakarta Utara

Polisi bubarkan aksi tolak PKI di Jakarta Utara

Ratusan pemuda dan pelajar menggelar aksi damai menolak paham Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jalan Sungai Bambu Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/9/2020) petang. (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Pihak kepolisian dan koordinator aksi melakukan negosiasi karena kegiatan itu dianggap melanggar aturan PSBB Jakarta
Jakarta (ANTARA) - Polisi membubarkan aksi ratusan pemuda dan pelajar menolak paham Partai Komunis Indonesia (PKI)  yang berlangsung di Jalan Sungai Bambu Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu petang.

Masa aksi yang sudah merencanakan rute perjalanan terpaksa ditahan pihak kepolisian di sekitar kolong tol Kelurahan Sungai Bambu. Pihak kepolisian dan koordinator aksi melakukan negosiasi karena kegiatan itu dianggap melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona (COVID-19).

Baca juga: 47 persen publik nilai hubungan Indonesia-China tak terkait komunisme

"Mereka memasukkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Jakarta Utara, namun diimbau untuk tidak melaksanakan aksi selama pandemi," kata Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Hadi Suripto.

Polisi menyiapkan 20 personel untuk mengamankan aksi itu. Sementara beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Lurah Sungai Bambu hanya melihat dan tidak melakukan upaya negosiasi.

"Yang penting kita sudah memberikan pengarahan dan imbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," jelas Lurah Sungai Bambu, Sumarno.

Baca juga: Ratusan pemuda dan pelajar gelar aksi tolak paham PKI di Jakarta Utara

Sumarno menegaskan tidak bisa memberikan tindakan apa-apa karena itu merupakan tanggung jawab dari Satpol PP.

Pantauan Antara, ratusan masa aksi tidak menerapkan protokol kesehatan, bahkan sebagian pelajar tidak memakai masker.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Menangani COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Pengelola Monumen Pancasila Sakti ganti benda sejarah dengan replika

Peraturan lainnya yakni Pergub DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19).

Pewarta: Fauzi
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Proyek MRT tertunda, alasan kontraktor tidak wajar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar