Karena itu menurut dia, setiap elemen masyarakat harus bertanggungjawab dan berkontribusi sesuai peran dan kemampuan masing-masing sehingga dibutuhkan kesamaan cara pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa gotong royong dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Dengan adanya pandemi, tentunya tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 akan semakin pelik, dengan heterogenitas dan kemajemukan bangsa kita, banyak faktor yang dapat memicu lahirnya konflik horisontal. Kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi, akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakan Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi secara virtual bertajuk "Pilkada Berkualitas dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?" yang diselenggarakan LHKP PP Muhammadiyah dari ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu.
Dia menilai meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai pihak terkait telah melakukan segala daya dan upaya demi terselenggaranya Pilkada melalui penerapan protokol kesehatan, namun kebijakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19 masih menyisakan beberapa potensi persoalan.
Bamsoet mencontohkan tingkat partisipasi pemilih, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan, kualitas penyelenggaraan Pilkada, ketersediaan dukungan sumberdaya serta ketidakpastian implementasi Pilkada.
"Dengan masih tingginya angka persebaran COVID-19 dan belum tersedianya vaksin dalam waktu dekat, masih banyak masyarakat yang enggan dan merasa was-was untuk beraktivitas di area publik. Apalagi dalam konteks Pilkada yang melibatkan mobilisasi orang dalam skala besar di tempat pemungutan suara," katanya.
Dia menilai perlu sosialisasi yang memadai untuk memotivasi dan meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaran Pilkada telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari resiko terpapar COVID-19.
Menurut dia, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan karena meskipun pemungutan suara baru akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, namun berbagai tahapan pemilihan tentunya sudah berjalan pada bulan-bulan sebelumnya.
"Penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan harus tetap dilaksanakan dengan disiplin tinggi untuk meminimalkan resiko persebaran COVID-19. Khususnya, pada saat penyelenggaraan pemungutan suara," ujarnya.
Dia mengatakan, meskipun sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait, namun kedisiplinan untuk menerapkannya harus menjadi bagian dari protap atau standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan pilkada.
Baca juga: Bamsoet dorong satgas pahami kondisi sosial masyarakat soal protokol
Baca juga: Bamsoet dorong pemerintah siapkan strategi pemulihan ekonomi
Baca juga: Bambang Soesatyo tawarkan empat aspek dalam sikapi Covid-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
