Moeldoko sebut gerakan KAMI sekumpulan kepentingan

Moeldoko sebut gerakan KAMI sekumpulan kepentingan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (KSP)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan bentuk dari sekumpulan kepentingan.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila yang diterima di Jakarta, Kamis.

Moeldoko mengatakan ihwal adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik memanas, menurutnya dinamika politik selalu berkembang.

"Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ujar dia.

Dia menekankan sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, maka dipersilakan. Namun dia mengingatkan agar gagasan yang dikemukakan tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegasnya.

Mantan Panglima TNI itu memandang kegaduhan yang terjadi saat ini masih biasa saja. Sehingga tidak perlu ada yang harus direspon berlebihan.

"Kalkulasinya sekarang sih masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," tegas dia.

Baca juga: KAMI kabupaten/kota se-Jateng dideklarasikan di Magelang

Baca juga: Polisi bubarkan kegiatan "KAMI" di Surabaya

Baca juga: Pengamat: Deklarasi KAMI dibubarkan karena langgar protokol kesehatan

Baca juga: Acara KAMI dibubarkan polisi, IPW: Demi stabilitas kamtibmas

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemenkumham tolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar