"Berdasarkan argumentasi tersebut, Fraksi Demokrat menolak RUU Cipta Kerja, kami nilai banyak hal yang perlu dibahas secara komprehensif, utuh dengan melibatkan semua 'stakeholder' agar tidak berat sebelah dan tercipta lapangan kerja," kata Marwan Cik Asan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan ada lima catatan penting F-Demokrat terkait RUU tersebut, pertama, sejak awal fraksi menilai tidak ada urgensi RUU Ciptaker di tengah krisis pandemi COVID-19. Menurut dia, seharusnya prioritas negara saat ini adalah mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.
"Kedua, RUU ini berdampak luas atau omnibus law sehingga perlu dibahas secara hati-hati dan mendalam termasuk hal fundamental," ujarnya.
Ketiga menurut dia, RUU Ciptaker diharapkan bisa mendorong investasi dan menggerakkan ekonomi nasional namun justru hak pekerja terpinggirkan.
Dia menjelaskan, poin keempat, RUU tersebut mencerminkan bergesernya semangat Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang bergeser ke arah ekonomi kapitalistik dan neoliberalistik.
"Kelima, kami menilai ada cacat prosedur dalam pembahasan RUU Ciptaker karena pembahasan pada poin-poin krusial tidak transparan dan tidak melibatkan pekerja dan masyarakat sipil," katanya.
Marwan meminta fraksi-fraksi mempertimbangkan kembali dan menunda persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU.
Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna ambil keputusan RUU Ciptaker
Sebelumnya, DPR RI menggelar Rapat Paripurna pada Senin dengan agenda membahas persetujuan beberapa RUU, salah satunya menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU.
Baca juga: Tolak setujui RUU Ciptaker, F-Demokrat minta dibahas kembali
Baca juga: DPR: RUU Ciptaker banyak bawa perubahan positif
Baca juga: Baleg kirimkan surat ke Pimpinan DPR laporkan RUU Ciptaker
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
