Bisnis, buruh desak G20 tutup "celah stimulus" dalam krisis COVID-19

Bisnis, buruh desak G20 tutup "celah stimulus" dalam krisis COVID-19

Tangkapan Layar: Direktur Utama IMF Kristalina Georgieva menyampaikan sambutan pada pertemuan virtual antarmenteri keuangan “Ministers of Finance on Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development in the Era of COVID-19 and Beyond” di New York, Amerika Serikat, Selasa (8/9/2020). (ANTARA/HO-UNifeed)

Kontribusi yang dibutuhkan dari ekonomi terkemuka dunia sangat kecil dibandingkan dengan biaya sosial dan ekonomi dari kelambanan
Washington (ANTARA) - Negara-negara G20 harus menawarkan kepada negara-negara miskin masa tunda yang lebih lama dalam pembayaran utang dan bantuan lain untuk melindungi ekonomi global dari dampak jangka panjang pandemi COVID-19, kata kelompok bisnis dan kelompok buruh terkemuka.

Memperingatkan tentang hilangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya kematian anak dan tingkat kegagalan bisnis yang tinggi di negara-negara miskin, kelompok bisnis dan buruh mendesak para menteri keuangan negara anggota G20, yang akan bertemu melalui telekonferensi pekan depan, untuk segera mengambil tindakan.

"Kontribusi yang dibutuhkan dari ekonomi terkemuka dunia sangat kecil dibandingkan dengan biaya sosial dan ekonomi dari kelambanan," kata Kamar Dagang Internasional, Konfederasi Serikat Buruh Internasional, dan Warga Dunia dalam surat terbuka.

Baca juga: Di pertemuan G20, Mentan tekankan pentingnya pertanian saat pandemi
Baca juga: Pemerintah serukan stabilitas pasar energi pada G20


Kelompok tersebut mendorong untuk pengakhiran kemiskinan ekstrem pada 2030.

Masa penundaan dalam pembayaran utang bilateral resmi yang diberikan negara anggota G20 untuk negara-negara termiskin harus diperpanjang hingga akhir April 2022 dan diperluas untuk mencakup negara-negara berpenghasilan rendah-menengah dan menengah, berdasarkan kerentanan kesehatan dan kondisi utang mereka.

Hal itu disampaikan dalam surat terbuka tersebut yang dilihat oleh Reuters dan diterbitkan pada Kamis.

Kelompok-kelompok bisnis dan buruh tersebut mencatat adanya 'kesenjangan stimulus' yang mengkhawatirkan, di mana negara-negara berpenghasilan tinggi telah menghabiskan sekitar 8 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak pandemi, dibandingkan dengan hanya 1,3 persen untuk negara-negara berpenghasilan rendah.

Kelompok-kelompok tersebut pun meminta para anggota Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengisi kembali Bantuan Penahanan Bencana dan Kepercayaan IMF serta mengizinkan IMF untuk memperpanjang masa pembekuan pembayaran utang oleh negara-negara termiskin hingga April 2022.

Selain itu, mereka menyerukan realokasi Hak Penarikan Khusus IMF yang ada untuk memberi manfaat bagi negara-negara miskin dan penerbitan besar-besaran Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDRs) baru, yakni sebuah langkah yang mirip dengan pencetakan uang bank sentral yang didukung oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, tetapi mendapat tentangan dari Amerika Serikat dan India.

Special Drawing Rights (SDRs) adalah suatu bentuk mata uang internasional, yang dibuat oleh Dana Moneter Internasional, dan didefinisikan sebagai rata-rata tertimbang dari berbagai mata uang yang dapat dikonversi.

Para pejabat keuangan negara anggota G20 diharapkan mendukung perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 selama enam bulan dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada Selasa depan, namun masa perpanjangan itu tidak diperluas sampai memasukkan negara-negara berpenghasilan menengah.

Sumber: Reuters

Baca juga: Sri Mulyani: Negara G20 terus lakukan aksi global lawan COVID-19
Baca juga: Forum G20, Indonesia tekankan vaksin COVID-19 sebagai barang publik

Penerjemah: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar