Baleg DPR: RUU Ciptaker yang beredar bukan draf final

Baleg DPR: RUU Ciptaker yang beredar bukan draf final

Ilustrasi - Gedung Nusantara I DPR RI terbakar, Selasa (29/9/2020). ANTARA.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengklarifikasi terkait banyak beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang beredar di masyarakat, bukan merupakan draf yang final.

"Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," kata Baidowi atau Awiek kepada para wartawan di Jakarta, Kamis.

Dia tidak menjawab terkait darf final RUU Ciptaker yang disetujui Rapat Paripurna DPR dan menyarankan agar ditanyakan kepada Pimpinan DPR RI.

Selain itu dia menjelaskan, terkait isu draf final RUU yang harus diserahkan kepada anggota DPR sebelum Rapat Paripurna berlangsung.

Baca juga: DPR minta pemerintah gandeng buruh bahas aturan turunan UU Ciptaker
Baca juga: MPR: Ada ketidaklaziman formalitas persetujuan RUU Ciptaker
Baca juga: Kapolrestabes apresiasi aksi massa di Palembang berlangsung damai


Menurut dia, yang wajib dibagikan sesuai tata tertib DPR adalah pidato Pimpinan DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang sesuai Pasal 253 ayat 5 Tatib DPR.

"Yang wajib dibagikan sesuai Tatib DPR adalah Pimpinan DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang sesuai Pasal 253 ayat 5 Tatib DPR, serta bahan rapat kerja dengan pemerintah dan pakar sesuai Pasal 286," ujarnya.

Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengaku sedih dengan beredarnya isi draf RUU Cipta Kerja yang belum final dan sudah tersebar di media sosial sebelum disahkan oleh pemerintah dan DPR sehingga membuat masyarakat salah mengartikan isi UU tersebut.

Karena menurut dia, draf yang tersebar itu merupakan konsekuensi daripada pembahasan RUU Ciptaker yang dibahas secara transparan, dan siapapun semua bisa mengikuti melalui zoom dan kemudian itu disiarkan secara langsung oleh tv parlemen dan itu dikutip oleh tv lainnya.

"Artinya, bahwa memang draft ini dibahas tidak sekaligus final itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan. Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak menyampaikan melalui pandangan lama pastinya akan beda dengan yang final," kata Firman.

Dia melihat saat ini beredar juga baik dari medsos kemudian melalui viral-viral justru memprovokasi, baik itu dari buruh maupun masyarakat dan mahasiswa karena kurang akuratnya data dan informasi yang diperoleh.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Baleg DPR tanggapi Perppu Reformasi Sistem Keuangan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar