Jakarta (ANTARA) -  Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan kalangan buruh bersama sejumlah elemen, seperti mahasiswa dan pelajar, di DKI Jakarta sepanjang Kamis (8/10) pagi hingga malam, dicederai oleh aksi anarkistis yang merugikan masyarakat.

Betapa tidak, tindakan anarkistis sejumlah orang tak bertanggungjawab dengan merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum dalam aksi yang diikuti massa dalam jumlah besar di tengah situasi pandemi virus corona yang telah merenggut banyak nyawa warga ibu kota dan sekitarnya itu justru berpotensi mengancam kepentingan publik secara langsung.

Di antara fasilitas umum yang dirusak itu adalah halte bus Transjakarta di kawasan Thamrin dan Bundaran Hotel Indonesia yang terintegrasi dengan stasiun MRT. Selain itu, para anarkis itu juga merusak sejumlah bangunan dan kendaraan milik pemerintah.

Dalam aksi Kamis itu, sejumlah titik yang menjadi tujuan massa penolak pengesahan UU Cipta Karya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya itu antara lain gedung DPR, Bundaran Hotel Indonesia, dan Istana Negara.

Aparat kepolisian yang dibantu TNI bersama perangkat pemerintah provinsi, seperti petugas pemadam kebakaran, bersama-sama bergandengan tangan dalam penanganan peristiwa tersebut.

Pihak kepolisian menyatakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin undang-undang itu semestinya berlangsung secara damai dan tertib. Namun, menurut kepolisian, aksi di sejumlah titik di Ibu Kota itu disusupi oleh sejumlah perusuh.

Dalam menjalankan tugas pengamanan aksi tersebut, aparat kepolisian yang bertugas berupaya mengajak dialog dan menyampaikan imbauan kepada kelompok massa di sejumlah titik agar tetap damai selama menyuarakan aspirasinya.

Namun, dalam beberapa tampilan video yang beredar di media sosial, tampak bahwa sejumlah pengunjuk rasa justru melakukan provokasi kepada aparat dengan melakukan perusakan. Akibatnya, bentrokan antara peserta aksi dan aparat tak terhindarkan. 

Untuk membantu meredam emosi massa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara langsung menemui massa pengunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis malam. 

Anies secara langsung meminta mereka menyampaikan pendapat dan aspirasinya dengan tertib. Orang nomor satu di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini pun mengimbau mereka pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan damai.

Beberapa dari mereka bersedia membubarkan diri. Namun, kerusakan fasilitas umum akibat aksi perusuh sudah terlanjur terjadi. 

Terkait hal ini, Anies berjanji untuk memastikan seluruh fasilitas umum yang dirusak sejumlah perusuh itu akan segera berfungsi normal kembali.

"Kami di Jakarta Pemprov DKI memastikan bahwa seluruh fasilitas umum berfungsi sesegera mungkin. Seluruh fasilitas umum kemungkinan akan berfungsi kembali malam ini, mudah-mudahan bersih," kata Anies di Bundaran HI.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk memperbaiki seluruh fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta yang dirusak. 

Berdasarkan laporan, cukup banyak fasilitas umum Ibu Kota yang rusak, termasuk 18 halte bus Transjakarta yang asetnya dimiliki BUMD PT Transportasi Jakarta. Bahkan, delapan di antaranya dibakar sedangkan 10 lainnya rusak parah. 

Kedelapan halte Transjakarta yang dibakar itu adalah Bundaran HI (Koridor 1), Sarinah (Kor 1), Tosari Baru (Kor 1), Tosari Lama (Kor 1), Karet Sudirman (Kor 1), Sentral Senen (Kor 5), Senen arah P Gadung (Kor 2) dan Senen arah HCB (Kor 2).

Adapun halte yang mengalami kerusakan adalah Harmoni Central Busway (Kor 1), BI (Kor 1), Gambir 1 (Kor 2), Sumber Waras (Kor 3), Grogol 1 (Kor 3), Dukuh Atas 1 (Kor 1), Petojo (Kor 8), Benhil (Kor 1), Rs Tarakan (Kor 8) dan Kwitang (Kor 2).

Terhadap halte-halte yang rusak tersebut, Anies mengatakan fasilitas halte sementara akan disiapkan supaya bus-bus Transjakara bisa beroperasi secepatnya untuk melayani kebutuhan transportasi warga.

"Halte yang rusak akan kita perbaiki semuanya. Bapak Dirut Transjakarta nanti akan menyiapkan tapi yang jelas malam ini akan bersih," ucap Anies.

Menanggapi aksi penolakan UU Cipta Kerja ini, Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi persnya di Jakarta menegaskan sikap pemerintah yang menghormati kebebasan berpendapat sepanjang dilakukan secara damai.

Namun, pemerintah menyayangkan adanya tindakan anarkis di tempat-tempat tertentu. Untuk itu, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum kepada seluruh aktor yang menunggangi aksi anarkistis yang sudah berbentuk tindakan kriminal tersebut.

Mahfud pun menekankan bahwa, selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasaan atas UU Cipta Kerja itu sejatinya juga bisa ditempuh dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkan lewat PP, Perpers, Permen, Perkada sebagai delegasi UU.

"Bahkan bisa diadukan melalui mekanisme Judicial Review atau uji materi dan formal ke MK," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Penanganan massa

Sementara itu, di sela kegiatannya meninjau halte bus Transjakarta yang terbakar serta menemui sejumlah pengunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Gubernur DKI Anies Baswedan juga sempat bertemu Dirlantas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo.

Pada kesempatan itu, Anies menerima laporan terkait keberadaan massa yang masih bertahan hingga Kamis malam di sejumlah titik ibu kota seperti di Harmoni, Gambir, Balai Kota, Tanah Abang, hingga Kebon Sirih.

Dirlantas PMJ menyampaikan pihaknya berupaya membubarkan semua massa sebelum pergantian hari.

Petugas berupaya memaksa mundur kerumunan massa yang masih ada di sejumlah titik agar segera membubarkan diri.

Namun, di tengah upaya polisi membubarkan massa di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis malam itu, sejumlah perusuh justru melakukan pembakaran terhadap bangunan bekas bioskop Grand Theater di kawasan Senen.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta yang sudah menyiagakan sejumlah kendaraan dan personel untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran selama aksi massa berlangsung mengalami kesulitan untuk mendekati lokasi kebakaran.

Kesulitan untuk melakukan upaya pemadaman itu akibat masih banyaknya kerumunan massa di lokasi. Para petugas pemadam kebakaran khawatir menjadi target tindakan anarkistis perusuh sebab mereka menyasar kendaraan-kendaraan milik pemerintah.

Akhirnya, petugas TNI turun tangan mengawal para petugas pemadam kebakaran yang bertugas pada Kamis malam hingga Jumat dini hari itu.

Dari beberapa potongan video yang beredar, terlihat emosi massa cenderung dapat terkendali ketika berhadapan dengan para personel TNI.

Berkat pendampingan dari pihak TNI, petugas pemadam akhirnya berhasil mendekat ke lokasi kebakaran di gedung kosong bekas bioskop tersebut.

Namun, api menjalar ke ruko-ruko yang terletak di sekitar bangunan. Proses pemadaman pun berlangsung hingga Jumat dini hari dengan mengerahkan sedikitnya 30 mobil pemadam kebakaran.

Mengingat kedudukan dan perannya yang vital sebagai ibu kota negara dan pusat keuangan dan ekonomi Indonesia, sepatutnya semua pihak bergandengan tangan menjaga Jakarta, termasuk kalangan buruh dan kelompok sipil lain yang tengah memperjuangkan keadilan.  

Baca juga: Gulkarmat DKI kerahkan 12 unit kendaraan untuk bersihkan jalan Jakarta
Baca juga: Polisi amankan dua perusuh di Pos PolisI Tomang

Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2020