Menurutnya, yang dimaksud dengan revitalisasi Pramuka adalah meningkatkan kegiatan organisasi bentukan Presiden Soekarno ini, berupa aktivitas yang bisa membekali para remaja anggotanya, sehingga mampu hidup mandiri, menciptakan usaha ekonomi, mewujudkan lapangan kerja, paling tidak bagi dirinya sendiri.
Misi ini sesuai dengan anjuran Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono, agar Pramuka melakukan revitalisasi dengan membekali keterampilan berusaha bagi anggotanya, sehingga berperan pula untuk mengurangi pengangguran terdidik. Azrul Azwar melanjutkan, agar setiap Saka atau Satuan Karya dalam Gerakan Pramuka, minimal membuat sepuluh paket pelatihan keterampilan berusaha. Dengan demikian, pelatihan dalam Pramuka tidak lagi hanya mengejar "BREVET", atau tanda lulus. Tapi betul-betul pelatihan yang dapat nilai ekonomis. Kalaupun sertifikat, hendaknya yang bernilai profesional dan terakreditasi. Terkait dengan hal ini, Ketua Kwarnas Pramuka ini telah menghubungi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Ketua Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional, Laksamana Pertama TNI-AL Surya Wiranto (Dispotmar), menambahkan bahwa Saka Bahari Nasional akan segera menindaklanjuti arahan Ketua Kwarnas untuk melakukan revitalisasi Gerakan Pramuka tersebut. Tentu saja dengan tetap menjalankan fungsi utama organisasi ini dalam mencetak kader bangsa yang nasionalis, berakhlaq mulia, dan siap bela negara, serta cinta lingkungan, ujarnya.
Soen'an H. Poernomo, selaku Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Organisasi pada Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional menyampaikan rencananya untuk memadukan revitalisasi Gerakan Pramuka ini dengan Program Pemerintah yang sangat terkait. Saat ini pada berbagai Kementerian sedang digalakkan program Wira Usaha Muda, yakni pemberian paket pelatihan, permagangan dan bantuan permodalan bagi remaja, pemuda, sarjana baru, termasuk anggota Pramuka yang berniat menjadi wira usaha pemula.
Kementerian yang serius di antaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian lain yang memiliki program serupa adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan.
Di samping itu, menurut Soen'an, yang telah hampir tiga puluh lima tahun aktif di Saka Bahari, dalam rangka revitalisasi Gerakan Pramuka ini, tidak mungkin hanya bekerjasama dengan Pemerintah. Para tokoh masyarakat lainnya, seperti para ulama, anggota legislatif, pengusaha dan akademisi, sebaiknya dapat diajak serta untuk membina dan mendukung perkembangan Gerakan Pramuka. Yang penting adalah dijaga, agar Pramuka tetap dipertahankan sebagai organisasi pendidikan yang non politis. Tetap dijaga sebagai organisasi remaja yang membina moral ke- Indonesia -an, cinta lingkungan, berjiwa sosial, sambil mengikuti realitas untuk ditambah dengan jiwa enterpreunership dan profesionalisme.
Pengurus Pimpinan Saka Bahari Tingkat Nasional yang dilantik terdiri dari 69 orang, berasal dari berbagai institusi dan latar belakang, seperti TNI-AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, aktivis Saka Bahari, dan instansi serta organisasi profesi kemaritiman. Para pengurus tersebut memiliki masa tugas sampai dengan tahun 2013. Dalam Gerakan Pramuka terdapat 8 Satuan Karya, yakni Saka Bahari yang membidangi kelautan dan perikanan, Saka Kencana dalam bidang keluarga berencana, Saka Taruna Bumi dalam bidang pertanian, Saka Wana Bakti dalam bidang kehutanan, dan Saka Bakti Husada dalam bidang kesehatan. Saka yang lain yaitu Saka Bhayangkara yang dibina Polri, Saka Dirgantara yang dibina TNI-AU dan Saka Wira Kartika yang dibina TNI-AD.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen`an H. Poernomo, M. Ed, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, HP. 08161933911
Pewarta:
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2010
