Evaluasi terhadap hasil penyediaan perumahan terhadap masyarakat sangat penting
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR memutuskan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap efektivitas dampak beragam program perumahan bagi masyarakat yang telah dilakukan selama ini.

"Evaluasi terhadap hasil penyediaan perumahan terhadap masyarakat sangat penting," kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan, evaluasi mengenai dampak program perumahan bagi masyarakat penting dilaksanakan guna mengetahui masukan dan saran serta monitoring apakah pemerintah daerah serta masyarakat terbantu dengan Program Perumahan atau tidak.

Menurut Dwityo, kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dalam rangka mengetahui manfaat penyediaan perumahan secara langsung terhadap masyarakat serta dampak dari program tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi daerah.

Adapun tujuannya, ujar dia, antara lain pertama memperoleh informasi mengenai pemanfaatan program Direktorat Jenderal Perumahan meliputi pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, bantuan stimulan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum terhadap masyarakat.

Kemudian, lanjutnya, tujuan kedua adalah untuk memperoleh informasi mengenai dampak sosial ekonomi dari program Direktorat Jenderal Perumahan.

Ia menuturkan, pihaknya juga ingin mengetahui pandangan dan tanggapan dari dinas perumahan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi terhadap hasil pembangunan perumahan.

Selanjutnya tujuan lainnya adalah memperoleh informasi mengenai dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyediaan rumah layak huni dan pengurangan backlog (kekurangan perumahan) dan mendapatkan saran perbaikan dalam peningkatan pemanfaatan program Direktorat Jenderal Perumahan.

Sebagaimana diwartakan, Indonesia dinilai memerlukan konsep hunian yang dapat mengefektifkan mobilitas warga terutama dari tempat tinggalnya ke lokasi aktivitas sehari-hari, sehingga perlu didorong penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD).

"Indonesia memerlukan konsep baru penyediaan hunian berupa TOD di perkotaan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat dari tempat tinggalnya menuju pusat kegiatannya," katanya.

Ia mengemukakan, pihaknya telah menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, para pakar dan praktisi bidang perumahan untuk menjaring berbagai masukan dan saran terkait program pembangunan hunian berbasis transit atau TOD di Indonesia.

Pembangunan TOD saat ini, lanjutnya, dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk pemanfaatan lahan serta mempermudah masyarakat termasuk generasi milenial.

"Kami melaksanakan pertemuan bersama para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien," ujar Dwityo.

Menurut dia, kebijakan terkait pembangunan TOD sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Baca juga: Kementerian PUPR minta pengembang bangun hunian berkonsep TOD
Baca juga: URBN dukung program naturalisasi Ciliwung Pemprov DKI

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020