Gubernur Sulbar minta realisasi belanja APBD dipercepat

Gubernur Sulbar minta realisasi belanja APBD dipercepat

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, di Mamuju, (14/10/2020) ANTARA Foto/M Faisal Hanapi

Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meminta agar realisasi belanja pada APBD Sulbar tahun 2020 di percepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya juga berharap kepada pelaksana teknis kegiatan pemerintah Sulbar agar segera melakukan percepatan realisasi belanja APBD Sulbar tahun ini," kata Gubernur Sulbar di Mamuju, Rabu.

Ia mengatakan, belanja anggaran harus dipercepat karena akan menjadi benteng pertahanan menjaga pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja itu tentu harus digunakan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Evaluasi dan pengendalian anggaran merupakan bagian penting untuk mengetahui dan mengukur kinerja pemerintahan sampai level mikro," katanya.

Baca juga: Mendagri: Realisasi belanja APBD meningkat, percepat pemulihan ekonomi

Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah pada triwulan ketiga ini harus secepatnya pula dilaksanakan untuk memastikan capaian kegiatan tahun 2020, sekaligus mempersiapkan kegiatan sebelum tahun 2021.

Menurut dia, sekitar 50 persen dana APBD tahun 2020 difokuskan untuk penanggulangan dampak COVID-19 di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Dia mengakui program prioritas yang telah disusun setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencapai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) terkendala.
Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan realisasi serapan APBD semester I 2020

Ia berharap, pemerintah Sulbar tidak kehilangan semangat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan segala keterbatasan.

"Pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan dan memastikan usaha mikro tetap berjalan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia berharap, semangat kerja disertai kesungguhan mendahulukan kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Karena itu, penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
 

Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Arief Pujianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

INDEF: potong gaji kepala daerah yang lambat realisasikan APBD

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar