Gubernur BI bicara bauran kebijakan hadapi krisis COVID di forum IMF

Gubernur BI bicara bauran kebijakan hadapi krisis COVID di forum IMF

Tangkapan layar Gubernur BI Perry Warjiyo ketika berbicara dalam sesi Governor Talk dalam forum virtual Pertemuan Tahunan IMF 2020 di Jakarta, Rabu (14/10/2020). ANTARA/Dewa Wiguna.

Inovasi kami dalam bauran kebijakan bank sentral sesuai saat tekanan global yang belum terjadi sebelumnya kepada ekonomi kami
Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berbicara soal bauran kebijakan yang bisa diterapkan negara berkembang dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 dalam forum virtual Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) 2020.

"Inovasi kami dalam bauran kebijakan bank sentral sesuai saat tekanan global yang belum terjadi sebelumnya kepada ekonomi kami dan harapannya bisa diimplementasikan negara berkembang lainnya," katanya dalam sesi virtual Governor Talk di Jakarta, Rabu.

Baca juga: IMF peringatkan kerentanan keuangan di tengah pemulihan tidak merata

Dipandu Direktur Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF Tobias Adrian, Gubernur BI menjelaskan bauran kebijakan itu berkaitan dua hal yakni pertama ketika menghadapi volatilitas nilai tukar dan aliran modal agar konsisten dengan target inflasi.

Untuk mengimplementasikan target inflasi, lanjut dia, jika hanya diatasi dengan kebijakan suku bunga, dinilai belum cukup.

"Berdasarkan pengalaman kami, melengkapi kebijakan suku bunga yang konsisten dengan target inflasi dengan intervensi nilai tukar dan manajemen aliran modal akan lebih sesuai bagi kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia," katanya.

Di Indonesia, lanjut dia, tekanan nilai tukar berkaitan erat dengan aliran keluar masuk modal dari Indonesia mengingat kepemilikan surat berharga negara (SBN) pemerintah yang komposisinya sekitar 30-40 persen oleh investor asing.

Untuk itu, BI melakukan intervensi nilai tukar baik melalui spot, domestic non delivery forward (DNDF) atau transaksi derivatif valas terhadap rupiah dan membeli SBN yang dilepas investor asing di pasar sekunder.

"Ini lebih efektif dalam stabilisasi nilai tukar untuk tujuan stabilitas harga dan juga stabilitas SBN pemerintah untuk sistem keuangan," katanya.

Selanjutnya, bauran kebijakan kedua, kata dia, berkaitan dengan kebijakan moneter untuk stabilisasi harga dan makroprudensial untuk stabilitas sistem keuangan.

Perry mengatakan di Indonesia perputaran keuangan lebih banyak berkaitan dengan kredit dan itu berkaitan juga dengan komoditas, properti, dan utang luar negeri.

"Contohnya, ketika pandemi di mana keluar aliran dana, kami intervensi FX market, obligasi pemerintah dan juga menurunkan suku bunga serta merelaksasi kebijakan makroprudensial,” imbuh Perry.

Adapun beberapa relaksasi dalam kebijakan makroprudensial, kata dia, di antaranya menurunkan rasio loan to value (LTV) atau rasio antara nilai kredit terhadap nilai agunan atau memperketat rasio likuiditas financing to funding ratio (FFR).

"Ini juga membantu mengelola perputaran kredit. Dengan melakukan itu juga membantu mengelola permintaan agregat dan membantu respons kebijakan suku bunga dalam mencapai stabilitas harga," katanya.

Baca juga: BI beli SBN pemerintah capai Rp289,86 triliun
Baca juga: BI: Permintaan kredit rendah, injeksi likuditas capai Rp667,6 triliun
Baca juga: BI kembali tahan suku bunga acuan 4 persen


Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

BI kembali tahan suku bunga acuan 4 persen

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar