Serangkaian demonstrasi selama tiga bulan membawa ratusan ribu orang turun di jalan-jalan Bangkok. Mereka menuntut lengsernya Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, bekas pemimpin rezim militer, dan konstitusi baru.
Para pengunjuk rasa mematahkan tabu yang berlangsung lama dengan menyerukan reformasi terhadap monarki digdaya Raja Maha Vajiralongkorn. Mereka juga menghalang-halangi iring-iringan keluarga kerajaan, tindakan yang oleh pemerintah dijadikan alasan menetapkan langkah-langkah daruratnya.
Segera setelah dekret darurat berlaku efektif pada pukul 04.00 waktu setempat, polisi anti kerusuhan dengan bertameng mendatangi para pemrotes yang berkemah di luar Gedung Pemerintah. Banyak di antara ribuan pemrotes yang berunjuk rasa di sana pada Rabu (14/10) malam sudah pergi.
Beberapa pemrotes berupaya melawan dengan memasang barikade menggunakan tong-tong sampah, namun mereka dengan mudah didorong mundur. Saat fajar, ratusan polisi menguasai jalan-jalan sekitar dan para pekerja kota mulai bersih-bersih.
Sedikitnya tiga pemimpin protes ditangkap, kata Kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand. Polisi belum berkomentar.
Pemerintah mengatakan pihaknya bertindak melawan kekacauan yang meningkat dan setelah perintangan iring-iringan (keluarga kerajaan).
Kelompok Pengacara HAM Thailand mengatakan tiga pemimpin protes yang ditangkap bernama Parit Chirawat, pengacara hak asasi Arnon Nampa, dan Panupong Jadnok.
Arnon, kata kelompok itu, ditangkap atas tuduhan terkait pidatonya di Chiang Mai, kota bagian utara. Para pengacara HAM Thailand itu mengatakan tak mengetahui alasan penangkapan-penangkapan yang lain.
Sumber: Reuters
Baca juga: Thailand padamkan protes dengan larangan kumpul, siarkan berita
Baca juga: Pengunjuk rasa pro demokrasi Thailand hadapi pendukung kerajaan
Baca juga: Warga di Bangkok kembali berunjuk rasa anti pemerintah
Epidemiolog perkirakan demonstrasi berefek pada percepatan kasus COVID-19
Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2020
