Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lembaga Ketahanan Nasional Jenderal TNI (HOR) Purn Agum Gumelar mengharapkan IKAL Lemhannas bisa menjadi ujung tombak dalam menciptakan persatuan bangsa.
"Tugas anggota IKAL dimana pun berada harus merajut persatuan, hilangkan perbedaan-perbedaan, tidak ada lagi 01 atau 02. Itu episode yang telah lewat," kata Agum usai pelantikannya sebagai Ketum IKAL Lemhannas periode 2020-2025 di Lemhannas RI, Jakarta, Kamis.
Selain itu, tugas anggota IKAL Lemhannas harus mampu mengawal perjalanan bangsa sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa.
Salah satu bagiannya adalah mengawal pemerintahan yang terpilih secara demokratis, konstitusional, yakni pemerintah Jokowi hingga 2024.
"Ini salah satu bagian mengawal perjalanan bangsa," katanya.
Menurut dia, jangan disalah-artikan bahwa mengawal pemerintahan Jokowi harus berada di dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi, di luar kekuasaan pun memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengawal.
"Anggota IKAL dalam bersikap kritis atau mengkritik pemerintah itu pun mengawal, bahkan bersikap oposisi pada pemerintah itu pun mengawal. Satu pemerintahan tanpa oposisi akan menjurus pada otoriter dan ini harus kami cegah," kata Agum.
Baca juga: Puan Maharani terima anugerah pin tanda alumni kehormatan Lemhannas
Mantan Danjen Kopassus ini mengingatkan dalam mengekspresikan kritik atau oposisinya kepada pemerintah harus lah proporsional dengan etika, normal dan cara yang elegan.
"Oposisi tidak boleh dilandasi oleh kebencian kepada pemerintah. Kalau memiliki rasa benci kepada pemerintah, benci kepada pak Jokowi, maka apa yang diperbuat oleh pemerintah itu salah. Itu tidak bijak dan tidak dewasa dan itu bukan anggota IKAL. Ini lah pengarahan saya kepada anggota IKAL," ujarnya.
Agum pun memiliki keyakinan yang dipegang teguh selama ini bahwa tidak akan pernah ada seorang presiden, seorang pemimpin siapa pun orangnya yang menginginkan rakyatnya sengsara.
"Tidak ada itu. Yang ada adalah seni seorang pemimpin dalam mengendali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Dan seni mencari solusi yang tepat dan paling bijak untuk mengatasi persoalan. Di sinilah IKAL bertugas untuk selalu memberikan masukan kepada pemerintah dalam beberapa persoalan yang muncul agar pemerintah mengenali permasalahannya dengan benar," demikian Agum Gumelar.
Baca juga: Agum: Organisasi alumni Lemhanas netral Pilkada
Baca juga: Alumni Lemhannas -J Resources kirim bantuan ke Palu
Baca juga: Rivalitas dalam pilkada dan pemilu harus utamakan persatuan bangsa
"Tugas anggota IKAL dimana pun berada harus merajut persatuan, hilangkan perbedaan-perbedaan, tidak ada lagi 01 atau 02. Itu episode yang telah lewat," kata Agum usai pelantikannya sebagai Ketum IKAL Lemhannas periode 2020-2025 di Lemhannas RI, Jakarta, Kamis.
Selain itu, tugas anggota IKAL Lemhannas harus mampu mengawal perjalanan bangsa sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh pendiri bangsa.
Salah satu bagiannya adalah mengawal pemerintahan yang terpilih secara demokratis, konstitusional, yakni pemerintah Jokowi hingga 2024.
"Ini salah satu bagian mengawal perjalanan bangsa," katanya.
Menurut dia, jangan disalah-artikan bahwa mengawal pemerintahan Jokowi harus berada di dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi, di luar kekuasaan pun memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mengawal.
"Anggota IKAL dalam bersikap kritis atau mengkritik pemerintah itu pun mengawal, bahkan bersikap oposisi pada pemerintah itu pun mengawal. Satu pemerintahan tanpa oposisi akan menjurus pada otoriter dan ini harus kami cegah," kata Agum.
Baca juga: Puan Maharani terima anugerah pin tanda alumni kehormatan Lemhannas
Mantan Danjen Kopassus ini mengingatkan dalam mengekspresikan kritik atau oposisinya kepada pemerintah harus lah proporsional dengan etika, normal dan cara yang elegan.
"Oposisi tidak boleh dilandasi oleh kebencian kepada pemerintah. Kalau memiliki rasa benci kepada pemerintah, benci kepada pak Jokowi, maka apa yang diperbuat oleh pemerintah itu salah. Itu tidak bijak dan tidak dewasa dan itu bukan anggota IKAL. Ini lah pengarahan saya kepada anggota IKAL," ujarnya.
Agum pun memiliki keyakinan yang dipegang teguh selama ini bahwa tidak akan pernah ada seorang presiden, seorang pemimpin siapa pun orangnya yang menginginkan rakyatnya sengsara.
"Tidak ada itu. Yang ada adalah seni seorang pemimpin dalam mengendali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh rakyatnya. Dan seni mencari solusi yang tepat dan paling bijak untuk mengatasi persoalan. Di sinilah IKAL bertugas untuk selalu memberikan masukan kepada pemerintah dalam beberapa persoalan yang muncul agar pemerintah mengenali permasalahannya dengan benar," demikian Agum Gumelar.
Baca juga: Agum: Organisasi alumni Lemhanas netral Pilkada
Baca juga: Alumni Lemhannas -J Resources kirim bantuan ke Palu
Baca juga: Rivalitas dalam pilkada dan pemilu harus utamakan persatuan bangsa
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
