GMIT dorong penyelesaian konflik di Besipae lewat cara dialog

GMIT dorong penyelesaian konflik di Besipae lewat cara dialog

Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Pendeta Meri Kolimon (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

Kupang (ANTARA) - Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Pendeta Meri Kolimon mendorong agar penyelesaian konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, melalui jalur dialog.

“Kami sangat sangat mendorong bahwa dalam konflik lahan seperti ini, semua pihak berkomitmen untuk menempuh cara-cara dialogis, tidak dengan kekerasan,” katanya ketika dihubungi dari Kupang, Jumat.

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan persoalan konflik memperebutkan lahan di Pubabu Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Bentrok antarwarga pecah di Besipae NTT

Meri Kolimon mengatakan pihaknya telah mengetahui konflik antara pemerintah provinsi NTT dengan masyarakat maupun antarkelompok masyarakat dari para pendeta GMIT yang memberikan pelayanan di wilayah Bespae dan sekitarnya.

Meri Kolimon mengatakan pihaknya menyesalkan adanya konflik vertikal maupun horisontal di Pubabu Besipae.

Menurut dia, ketika ada sengketa lahan seperti ini sebaiknya diuji bersama melalui pengadilan agar masing-masing pihak bisa membuktikan kebenaran klaimnya.

“Tidak boleh memakai cara-cara intimidatif untuk menekan pihak lainnya,” katanya.

Baca juga: Konflik memperebutkan lahan kembali terjadi di Besipae NTT

Meri Kolimon meminta agar pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah provinsi hingga kabupaten serta pihak keamanan mengambil tindakan yang persuasif dengan pendekatan yang humanis untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik ke dalam dialog.

Sebagaimana juga yang direkomendasikan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah turun beberapa waktu lalu ke Besipae dan meminta agar pendekatan yang dilakukan semua pihak tidak dengan cara kekerasan, katanya.

“Kami sangat mendukung itu karena kami juga melihat kerentanan perempuan dan anak-anak dalam konflik ini,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, konflik memperebutkan lahan kembali terjadi di Pubabu Besipae antara aparat pemerintah provinsi NTT dengan kelompok masyarakat yang tinggal di Besipae terjadi pada Rabu (14/10).

Selanjutnya, pada Kamis (15/10) juga terjadi bentrokan antarwarga dari kelompok masyarakat dari 37 kepala keluarga yang tinggal di Pubabu Besipae dengan kelompok warga dari desa tetangga.

Baca juga: Puluhan warga gelar aksi damai protes penanganan konflik lahan Besipae

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menpora dukung NTB dan NTT menjadi tuan rumah PON 2028

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar