Ketua Rekan Indonesia Agung Nugroho di Jakarta, Jumat, menyatakan pekerjaan itu yakni meningkatkan grade Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi tipe A yang berdasarkan catatan terdapat 32 RSUD tersebar di DKI Jakarta, kemudian program penanganan kesehatan dengan preventif dan promotif yang berbasis partisipasi keaktifan warga.
"Secara keseluruhan di bidang kesehatan sudah baik. Tetapi harus ada dorongan partisipasi warga dalam penanganan kesehatan," jelas Agung.
Hasil survei Rekan Indonesia pada 33 provinsi dikatakan Agung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi yang paling siap melakukan terobosan untuk penanggulangan penyebaran wabah COVID-19.
"Tiga tahun kepemimpinan Anies adalah tahun terberat karena mewabahnya COVID-19," ujar Agung.
Agung menuturkan Anies memiliki komitmen dan perhatian yang tinggi terhadap keadilan sosial dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan warga DKI Jakarta.
Inisiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) itu menjelaskan terobosan yang dilakukan, yakni menambah ruang isolasi memanfaatkan rumah sakit swasta dan hotel sebagai ruang isolasi, serta menambah tenaga kesehatan maupun penyediaan obat-obatan bagi warga DKI yang terpapar COVID-19.
"Pemprov DKI juga terlihat serius menekan angka positif COVID-19 dengan model PSBB yang terarah dan terukur. Upaya itu juga disertai dengan tracing dan tes swab yang luas serta massif sehingga ibu kota memiliki angka yang pasti terhadap pasien corona," ungkap Agung.
Langkah maju lainnya kata Agung, adanya penyediaan nomor pusat informasi gratis "119" untuk akses ambulans jenazah serta pengadaan ambulans jenazah air di Kepulauan Seribu.
Agung menyebutkan keberadaan ambulans jenazah air amat dibutuhkan warga. Sebelumnya warga mengeluarkan biaya cukup besar untuk dapat menyewa kapal komersil saat mengangkut jenazah keluarga atau kerabatnya dari daratan ke pulau atau dari pulau ke pemakaman.
Terkait masih adanya anggota DPRD DKI Jakarta yang menilai minus kinerja Anies, menurut Agung itu harus berdasarkan data dan fakta.
Justru Agung menegaskan yang perlu dipertanyakan adalah kinerja DPRD, karena wakil rakyat itu tidak menunjukkan kinerja baik selama setahun terakhir.
"Berapa peraturan daerah yang sudah disahkan, apakah itu untuk kepentingan rakyat," tegas Agung.
Baca juga: Golkar DKI harap ada harmoni komunikasi Anies dan legislatif
Baca juga: FPKB-PPP minta Anies fokus tangani banjir di sisa masa kepemimpinannya
Baca juga: Fraksi Demokrat minta Anies koordinasi dengan legislatif
Pewarta: Fauzi
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2020
