Pengamat sebut UU Cipta Kerja dapat kurangi pungli sektor transportasi

Pengamat sebut UU Cipta Kerja dapat kurangi pungli sektor transportasi

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno. ANTARA/HO- Unika Soegijapranata/am.

Andalalin itu kalau mau dibuat per kawasan, bukan satu per satu
Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan UU Cipta Kerja dapat mengurangi pungutan liar untuk kebutuhan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang selama ini dikeluhkan investor.

"Dengan UU Cipta Kerja ini bisa dikurangi," kata Djoko dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan selama ini andalalin dimanfaatkan oleh sejumlah oknum terutama di daerah, untuk menarik pungutan tidak resmi kepada para pengusaha.

Padahal, kajian mengenai andalalin seharusnya hanya dilakukan terhadap pembangunan berskala besar seperti stadion, pusat perbelanjaan dan perumahan agar lalu lintas di lokasi tidak terganggu.

Menurut dia, andalalin yang diminta untuk bangunan kecil seperti ruko terkesan dipaksakan, karena bisa menjadi alibi untuk melakukan pungutan liar.

"Andalalin itu kalau mau dibuat per kawasan, bukan satu persatu, misal andalalin untuk Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta," kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang ini.

Selain itu, ia mengatakan UU Cipta Kerja bisa membuka kesempatan bagi pihak ketiga dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama serta fasilitas penunjang terminal penumpang.

Beleid itu menyatakan penyelenggaraan prasarana transportasi darat dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta melalui skema KPBU, KSP, dan lain sebagainya.

Dengan masuknya pihak swasta untuk mengelola terminal, maka beban APBN atau APBD dalam pembiayaan bisa lebih berkurang.

"Ini sangat baik. Namun juga harus diiringi dengan pengadaan transportasinya," kata Djoko.

Baca juga: Bank Dunia nilai UU Cipta Kerja dukung pemulihan ekonomi
Baca juga: Bahlil sebut UU Cipta Kerja memudahkan anak muda jadi pengusaha
Baca juga: BKPM sebut UU Cipta Kerja wajibkan perusahaan besar miliki Amdal

Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Sidang perdana, MK minta pemohon uraikan kerugian konstitusional UU Ciptaker

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar