Setahun Jokowi-Ma'ruf

Lompatan digitalisasi di tengah pandemi

Oleh Arindra Meodia

Lompatan digitalisasi di tengah pandemi

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Utama dalam Indonesia Digital Economy Summit 2020 (Istimewa)

Indonesia berada pada posisi kedua pemimpin progres 5G di Asia Tenggara, setelah Singapura.
Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 yang merupakan musibah, tampaknya juga membawa berkah. Mau tidak mau perilaku masyarakat berubah dan pemerintah juga dengan sigap mengambil langkah menuju lompatan digitalisasi yang disebut transformasi digital.

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, serta meminimalisir aktivitas di luar rumah, dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona, yang seakan memaksa masyarakat untuk "mengakrabkan diri" dengan teknologi.

Hal itu mendorong kebutuhan akses digital yang meningkat pesat. Pada awal Agustus 2020, Presiden Jokowi telah mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis.

Presiden mengatakan pandemi COVID-19 harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi digital karena pandemi mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara konsumsi, cara belajar, hingga cara bertransaksi.

Pengamat telekomunikasi sekaligus Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika (Mastel), Nonot Harsono, kepada ANTARA pada Rabu, mengatakan bahwa langkah presiden sudah menjadi panduan yang jelas.

Menurut Nonot, arahan presiden tersebut perlu diwujudkan "dalam strategi yang riil, dengan rencana yang detail", sehingga transformasi digital benar-benar dapat tercapai secara menyeluruh.

Baca juga: Kominfo gandeng perusahaan rintisan lokal dorong digitalisasi UMKM

Baca juga: Pemerintah bangun 84 pusat layanan bisnis online


Perkuat infrastruktur
Dalam laporan tahunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, disebutkan bahwa pemerintah telah melakukan lompatan transformasi digital untuk percepatan pembanguanan daerah tertinggal, dari 122 daerah tertinggal pada 2015, kini menjadi hanya 62 daerah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyiapkan langkah yang dapat ditempuh sektor Teknologi Informatika (TIK) untuk mempercepat digitalisasi pada era normal baru di tengah pandemi COVID-19.

Catatan kementerian, terdapat 12.548 desa atau kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G, dengan rincian 9.113 lokasi berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). Program itu ditargetkan bisa menjangkau seluruh titik hingga 2022.

Diperlukan model kolaborasi baru untuk pembangunan akses telekomunikasi di seluruh desa yang belum terjangkau 4G dan fixed broadband, baik inisiatif pemerintah maupun inisiatif para operator.

Menurut Nonot, jika perencanaan nasional menyebutkan secara detail langkah beserta siapa saja yang terlibat di dalam penggarapan, maka bukan tidak mungkin dapat diwujudkan dalam waktu lebih cepat.

Secara umum, Kominfo telah menyiapkan lima agenda utama, mencakup pembangunan infrastruktur digital, pembuatan peta jalan transformasi digital di sektor strategis, percepatan integrasi pusat data, ketersediaan talenta digital, serta regulasi dan skema pembiayaan serta pendanaan.

Kominfo menargetkan peluncuran satelit multifungsi High Throughput Satelite, Satelit Indonesia Raya atau Satelit Satria Satu yang diharapkan bisa diletakkan di orbit selambat-lambatnya pada Q3 2023.

Baca juga: Kominfo jaring ribuan hoaks soal COVID-19

Baca juga: Penyediaan akses internet di fasilitas kesehatan rampung awal 2021


Kehadiran satelit tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan layanan 150.000 layanan publik dari 500.000 titik layanan publik yang ada di Indonesia. Sementara, di masa pandemi, BAKTI Kominfo telah menghadirkan akses internet di lebih dari 7.634 titik, yang disediakan secara gratis.

Dalam hal regulasi, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, yang belum lama ini disahkan, dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam transformasi digital dan transformasi ekonomi.

Regulasi tentang Telekomunikasi, Penyiaran dan Pos, disebut bidang yang strategis saat pandemi, adaptasi kebiasaan baru dan pascapandemi.

Undang-Undang Cipta Kerja, dalam pandangan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute yang juga pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, akan menjadi pintu masuk pergerakkan ekonomi digital.

Misalnya, untuk mengadopsi teknologi baru yang bisa dikatakan haus bandwidth, yang memang butuh frekuensi yang besar. Kemudian memungkinkan pula kolaborasi antar operator untuk menggunakan frekuensi secara bersama, yang merupakan salah satu kunci untuk adopsi teknologi jaringan 5G.

"Ini menjadi pintu masuk untuk bisa menggerakkan kebutuhan bandwidth internet yang cepat," ujar Heru.

Baca juga: Akses internet layanan kesehatan prioritas Roadmap Indonesia Digital

Baca juga: UU Cipta Kerja dorong migrasi siaran televisi analog ke digital


Penggerak ekonomi

Kebutuhan bandwidth yang besar, kata Heru, disertai dengan aktivitas digital di Indonesia yang kian meningkat selama pandemi. Peningkatan terjadi pada e-commerce yang juga menggerakkan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Karena dengan e-commerce ini pasar UMKM tidak hanya sifatnya lokal, tapi ini bisa menjadi produksi yang dikenal secara nasional, bahkan global," ujar Heru.

Menurut data dalam laporan tahunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, pemerintah telah membangun 84 pusat layanan bisnis online dan 8.876 produk telah terjual lewat marketplace.

Sejak pandemi pula, Chief Growth Marketing Woobiz, Putri Noor Shaqina, mengatakan banyak brand UMKM yang bergabung dengan Woobiz karena tertarik dengan jaringan mitra yang dapat mendistribusikan produk mereka ke lebih banyak pelanggan dengan biaya marketing yang rendah.

Woobiz merupakan startup digital yang mengusung konsep sosial dengan memanfaatkan industri e-commerce untuk mendorong perempuan berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi pada platformnya.

Putri juga melihat keseriusan pemerintah dalam menggarap transformasi digital. Dia berharap pemerintah untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas tentang digital sehingga digital literasi dapat lebih merata ke daerah-daerah.

Baca juga: BAKTI Kominfo dan Ruangguru latih ratusan guru di daerah 3T

Baca juga: Digital Talent Scholarship Kominfo asah kemampuan 4C + 1N, apa itu?


Menteri Kominfo Johnny menekankan bahwa UMKM dan ultra mikro memiliki kontribusi yang cukup signifikan kepada perekonomian Indonesia. Sumbangsih atau kontribusi UMKM dan ultra mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kisaran lebih dari 60 persen.

Aktivitas perekonomian digital meningkat pesat, di mana pada April 2020 penjualan daring meningkat 480 persen dibandingkan pada Januari 2020.

Merespons peluang tersebut, pemerintah terus mengupayakan pendampingan ultra mikro untuk perluasan aktivitas bisnis ke ruang-ruang digital, mengingat UMKM ultra mikro go online baru menyentuh sekitar 14,6 persen atau setara dengan 9,4 juta dari jumlah UMKM ultra mikro secara nasional, sekitar 64 juta seluruhnya.

Sehingga, awal Oktober 2020, Kementerian Kominfo telah meluncurkan program Pelatihan Digital UMKM Indonesia, untuk memajukan dan memperkuat mitra UMKM dan ultra mikro di Tanah Air, khususnya yang berada di luar pulau Jawa terutama di wilayah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T).

Dalam upaya akselerasi transformasi digital, pada pertengahan Juli 2020, Kementerian Kominfo juga telah membuka program Digital Talent Scholarship untuk mempersiapkan talenta digital yang memiliki keahlian industri 4.0 guna menuju digital society Indonesia.

Baca juga: ASO selesai dalam dua tahun, apa manfaat untuk masyarakat?

Baca juga: Kominfo: internet di Labuan Bajo untuk dukung pariwisata


Banyak negara maju yang pemerintahnya sangat antisipatif dalam pemanfaatan teknologi TIK, beberapa di antaranya adalah Korea Selatan, Jepang dan Singapura. Meski dinilai terlambat, Indonesia tampak mencatat peringkat.

Indonesia bahkan berada di peringkat ke-22 dunia dalam kemajuan 5G, menurut lembaga riset Omdia, Maret 2020. Riset tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi kedua pemimpin progres 5G di Asia Tenggara, setelah Singapura.

Indonesia juga diprediksi akan akan merajai ekonomi digital di Asia Tenggara pada 2025 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 49 persen dan potensi hingga 133 miliar dolar AS, menurut riset Google, Temasek, dan Bain & Company, akhir 2019.

Dengan perencanaan yang serius disertai dengan strategi yang jelas, juga tentunya dukungan dari masyarakat, maka tidak ada kata telat untuk melompat, sehingga peringkat dapat meningkat dan prediksi dapat terwujud secara akurat.

Baca juga: Pandemi buat pergerakan ke industri 5.0 lebih cepat

Baca juga: Pesan Menkominfo di Hari Kesaktian Pancasila

Oleh Arindra Meodia
Editor: Alviansyah Pasaribu
COPYRIGHT © ANTARA 2020

NTB raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar